Jakarta, EDITOR.ID,- Calon Presiden yang kalah di Pilpres 2024, Anies Baswedan mengkritik keras praktik bagi-bagi jabatan bukan berdasarkan meritokrasi. Anies menuding praktik pemerintahan sekarang ini semakin transaksional dan mengabaikan kepentingan publik. Posisi jabatan di pemerintahan sebaiknya diberikan berdasarkan prestasi, bukan koneksi.
Hal ini disampaikan Anies dalam Dialog Kebangsaan yang digelar Gerakan Rakyat Indonesia di Hotel UTC Semarang, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Rabu (8/10/2025).
‘Kita tahu hari ini banyak sekali tanggung jawab publik diberikan bukan karena kompetensi, tapi karena punya koneksi. Kalau begini, kapan negeri ini bisa maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, bahkan di bawah standar,” ujar Anies.
Menurut Anies, praktik transaksional dalam birokrasi dan politik telah membuat jabatan publik tidak lagi ditentukan oleh kompetensi, melainkan oleh kedekatan politik dan kepentingan kekuasaan.
“Hari ini kita menyaksikan bagaimana jabatan dipandang sebagai pendapatan. Jabatan dipandang sebagai kegiatan mencari keuntungan,” kata Anies.
Ia menilai, sistem yang dibangun pemerintah bukan lagi berpihak pada kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme, melainkan pada pertimbangan politik dan kepentingan kelompok.
Ia pun menegaskan bahwa integritas adalah kunci utama dalam memperbaiki tata kelola dan sistem birokrasi yang kian rapuh.
“Kata kuncinya yang harus dikembalikan adalah integritas. Kita perlu wujud dari integritas itu adalah keseharian dalam kebijakan yang mencerminkan rasa keadilan, termasuk kesederhanaan di dalam menjalankan keseharian, terutama mereka-mereka yang jadi panutan di negeri ini,” ujarnya.
Anies menyebut upaya membenahi persoalan bangsa harus dimulai dengan mengembalikan nilai dasar integritas, terutama bagi pemimpin dan pembuat kebijakan.
“Tidak boleh dibiarkan republik ini berjalan di dalam rel yang salah seperti ini. Apa yang terjadi? Di depan layar sepertinya semua baik-baik saja. Tapi di balik layar ada percakapan tertutup yang tak pernah keluar ke publik,” lanjutnya.
Selain itu, ia menyerukan agar meritokrasi atau sistem yang menempatkan orang berdasarkan kompetensi dan prestasi, harus dikembalikan menjadi arus utama di institusi pemerintahan.
“Kembalikan meritokrasi di dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara. Posisi diberikan pada yang berprestasi, bukan diberikan karena koneksi,” tegasnya.
Menurutnya, keteladanan dan moralitas publik harus dimulai dari pejabat tinggi negara yang menjadi panutan masyarakat.
Tanpa hal itu, kebijakan publik hanya menjadi alat politik, bukan sarana keadilan.
Soroti buruknya tata kelola dan pengawasan ekonomi
Selain soal moralitas birokrasi, Anies juga menyoroti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam ekonomi nasional, yang menurutnya memperlihatkan buruknya tata kelola pemerintahan.
Ia mengungkapkan bahwa masih banyak aktivitas ekonomi yang tidak tercatat atau disebut underground economy, dan ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan negara.
“Menurut saya, ini adalah salah satu masalah besar. Karena underground economy khususnya ada dua. Satu adalah kegiatan yang tinggal, dua ada kegiatan yang tidak dilaporkan,” kata Anies.
Anies menyebut sekitar seperempat aktivitas ekonomi Indonesia tidak tercatat secara resmi, padahal nilainya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat bila dikelola dengan benar.
“Bagaimana pendapatan negara kita tidak lengkap, tidak utuh karena ada aktivitas yang tidak bisa kita pajakin. Kalau saja ini dikoreksi, yang melanggar hukum ditegakkan hukumnya, yang tidak melaporkan, dikejar supaya lapor, bayangkan betapa besar penambahan pada catatan ekonomi kita,” ujarnya.
PSI Bela Prabowo Ungkit Orang-Orang Anies “Kuasai” Pemprov Jakarta
Kritikan keras Anies ke Prabowo soal bagi-bagi jabatan ditanggapi serius Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai yang dipimpin Kaesang Pangarep ini membela Prabowo dan mengungkit bagi-bagi jabatan yang dilakukan Anies saat berkuasa sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Salah satunya, menurut Ketua DPP PSI Bestari Barus, Anies dulu juga pernah memasukkan orang-orangnya ke Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Belum lagi di jajaran pimpinan BUMD dan tenaga non PNS.
“Kan setiap zaman itu ada orangnya, setiap orang ada zamannya, Prabowo dengan gayanya, dengan model memimpinnya seperti itu. Dulu pernah memimpin juga kan yang berkomentar (Anies Baswedan) ini toh, kita ingat dulu memasukkan TGUPP segala macam,” kata Bestari Barus kepada wartawan, Sabtu (11/10/2025).
Mantan anggota DPRD DKI Jakarta ini juga membongkar sampai sekarang masih ada beberapa orang dekat Anies yang berada di DKI Jakarta. Menurutnya, Anies juga menitip-nitipkan orangnya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Bahkan saat ini banyak orang beliau masih bercokol di DKI. Yang non PNS. Ada yang macam-macam lah, nggak usah juga jadi mengomentari, ini kan jadi menepuk air didulang terpercik ke wajah sendiri ini namanya, padahal menitip-nitip juga,” tegas Bestari Barus.
Bestari berharap Anies Baswedan lebih arif lagi dalam menyampaikan pandangan. Ia menilai Anies hanya sekadar ingin tenar dengan menyampaikan hal tersebut.
“Sebaiknya lebih arif dalam menyampaikan pemikiran. Tak penting lah untuk sekadar jadi ngetop harus bernarasi memojokkan,” ujar dia.
Anies Kritik Bagi-bagi Jabatan, Gerindra Menjawab
Kritikan Anies soal Prabowo suka bagi-bagi jabatan juga mendapat respon dari Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjawab Anies.
“Semua presiden punya cara masing-masing ya, menyusun kabinet,” kata Riza kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).
Mantan tandem Anies di Balai Kota Jakarta itu menyinggung masalah yang sangat kompleks. Karena itu, Prabowo memilih putra-putri terbaik untuk membantunya dalam kabinet.
“Tentu juga banyak ya, putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kompetensi yang baik. Jadi, itulah cara Bapak Presiden mengakomodir semua putra-putri terbaik untuk berbuat ya,” jelas Riza.
Dia mengatakan Prabowo selalu akomodatif dalam menampung aspirasi masyarakat. Dia juga tak ragu mengajak seluruh elemen masyarakat berkontribusi untuk negara.
“Semua partai Bapak Presiden ajak, semua ormas, semua organisasi, semua komunitas, pengusaha, bahkan semua maupun mahasiswa, buruh, pekerja, perempuan, semua organisasi, komunitas, elemen masyarakat untuk terlibat aktif,” tuturnya.
Ariza menilai yang terpenting untuk dilihat adalah hasil kinerja dari orang-orang yang dipilih Prabowo, bukan sebaliknya.
“Yang penting nanti kita lihat hasilnya apa, apa pendapat masyarakat. Semua program-program yang dibuat, dihadirkan Bapak Presiden Prabowo untuk kepentingan rakyat bangsa,” pungkasnya. (*)
