EDITOR.ID, Bandung – Anggota Komisi V DPRD Jabar Siti Muntamah menilai, upaya pemerintahan provinsi dengan memberikan sejumlah program subsidi pendidikan untuk meringankan beban orangtua siswa masih belum maksimal.
Adanya subsidi pendidikan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk SMA/SMK negeri misalnya, kata dia, hanya Rp150 ribu per bulan serta sekolah swasta Rp700 ribu per tahun menurutnya masih terlalu kecil dalam menyokong kebutuhan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Sebab, DPRD Jabar menilai kebutuhan tiap siswa dalam satu bulan bisa sampai tiga kali lipat.
“Secara kurikulum sudah ada kemajuan, tetapi dari subsidi pendidikan untuk SPP harus ada solusi. Soalnya, bantuan yang diberikan masih kurang, dengan kebutuhan. Misalnya subsidi SPP, untuk anak sekolah negeri itu Rp150 ribu, swasta Rp700 ribu. Â
Sementara kebutuhannya dua sampai tiga kali lipatnya. Nah kekurangannya ini harus bagaimana? Ini yang harus bisa dicarikan solusi agar bagaimana mutu pendidikan kita berkualitas,†ujar Ummi Siti di DPRD Jabar
Sementara, pihak sekolah tidak dibenarkan untuk memungut biaya kepada siswa. Sehingga persoalan ini menambah beban pikiran kepala sekolah dan guru, dimana menurutnya turut mengganggu fokus dalam aktivitas belajar mengajar. Imbasnya akan kembali lagi kepada peserta didik, yang kurang mendapatkan pengajaran maksimal.
“Kita memahami, dalam dua tahun terakhir anggaran kita banyak terserap untuk penanganan pandemi Covid-19. Demikian juga sekarang, kita masih pemulihan. Tetapi persoalan ini juga harus cepat diatasi, karena anggaran yang minim dan kebutuhan besar sehingga kepala sekolah ini harus memutar pikiran. Sementara kita tengah berusaha untuk menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana pendidikan menjadi salah satu indikatornya,†ucapnya.
Advetorial Humas DPRD Jabar
