OLEH: MOCH EKSAN
Penulis adalah Pendiri Eksan Institute
PILKADA Serentak 2020, tinggal hitungan hari. Rabu, 9 Desember 2020, tak kurang 56 hari lagi. Saat itulah, waktu yang paling bersejarah, seluruh rakyat Indonesia yang menggelar Pilkada, menggunakan haknya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Siapa yang bertahan, siapa yang tumbang, siapa yang menang, siapa yang kalah, rakyatlah yang menentukannya.
Dalam fiqih pemilu, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, merupakan manifestasi bai’atul ammah dalam fiqhus-siyasah. Dalam falsafah demokrasi Yunani, penggunaan hak pilih adalah perwujudan dari vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara tuhan). Kepala daerah terpilih, berarti suara ri’ayah dan ilahiah, dimana bidayatul imaratuha wa nihayatuha (awal dan akhir kepemerintahaannya), adalah suara rakyat. Sekali lagi, ini suara rakyat, bukan suara yang lain.
Sayangnya, pemerintah berkuasa cenderung lalai, seperti ramalan Lord Acton, Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely (Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut benar-benar korup). Korupsi dalam konteks ini bukan hanya berhubungan dengan penyalahggunaan uang negara, akan tetapi penyalahgunaan kekuasaan, kebijakan, aturan dan pengingkaran janji dan lain sebagainya.
Rakyat dalam mekanisme demokrasi universal, merupakan “hakim” bagi penguasa yang lalai di atas. Lazimnya, di negara demokrasi yang mapan, seperti di Amerika Serikat, untuk mengakhiri rezim yang tersesat di jalan terang demokrasi, rakyat berbondong-bondong menggunakan hak pilihnya. Angka partisipasi politik rakyat dalam kondisi itu lumrahnya sangat tinggi.
Bagaimana dengan Pilkada Jember sebagai even demokrasi lokal? Apakah demokrasi lokal akan mencerminkan nilai universalitasnya? Sangat sulit untuk menjawab dua pertanyaan besar tersebut. Pilkada Jember menjadi teks demokrasi yang bisa saja mengukuhkan teori atau justru malah meruntuhkannya. Dinamika politik kabupaten Pendhalungan ini sangat menarik secara teoritis maupun praktis, dalam memperkaya spektrum demokrasi universal.
Saat ini, Bupati petahana adalah bupati paling kontroversial selama kepemimpinan daerah di Jember semenjak 1929 sampai sekarang. Sementara itu, Bupati Faida maju kembali melalui jalur perseorangan melawan 2 koalisi partai, baik Haji Hendi dari Partai NasDem, Gerindra, PKS, PPP dan demokrat, maupun Salam dari PKB, PDIP, Golkar, PAN, Perindo, dan Berkarya. 3 pasangan calon bupati tersebut sedang mengerahkan segala daya dan upaya untuk mendapatkan amanah rakyat pada Pilbup mendatang.
