JAKARTA, EDITOR.ID — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengetok palu pengesahan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Anggaran belanja negara pada APBN 2027 tercatat memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
​Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, seluruh fraksi menyepakati besaran belanja negara dipatok hingga Rp4.106,26 triliun. Angka ini membengkak dibandingkan rancangan awal (RAPBN 2027) yang tadinya berada di kisaran Rp4.097,19 triliun.
​Sementara itu, target pendapatan negara disepakati sebesar Rp3.435,10 triliun, yang didominasi oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp2.911,95 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp522,48 triliun.
​Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memastikan, meski alokasi belanja membengkak untuk menopang program prioritas nasional, tingkat defisit anggaran tetap terjaga aman di angka 2,4 persen dari PDB (atau sekitar Rp671,1 triliun). Kenaikan belanja tersebut ditutupi oleh optimalisasi pendapatan sektor pajak tanpa membebankan pembiayaan utang baru.
​”Pemerintah dan DPR menekankan bahwa perluasan basis pemajakan akan dilakukan secara hati-hati melalui pembenahan tata kelola serta efisiensi teknologi agar tidak membebani ekonomi rakyat,” tegas Said Abdullah.
​Target Ekonomi 6 Persen dan Peran Swasta
​Dalam APBN 2027, pemerintah dan DPR menyepakati asumsi makro yang terbilang optimistis, di antaranya target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$75 per barel.
​Untuk mengejar target pertumbuhan 6 persen tersebut, DPR mengingatkan agar pemerintah tidak hanya bergantung pada kemampuan APBN, melainkan wajib mendorong investasi swasta dan ekspor.
​”Sebab tidak mungkin mengandalkan pertumbuhan ekonomi 6% hanya dengan kekuatan APBN, itulah sebabnya penting melibatkan peran swasta dalam pembangunan,” kata Said.
​Rincian Postur APBN 2027
Komponen APBN Nilai Anggaran
Pendapatan Negara Rp3.435,10 Triliun
1, Penerimaan Pajak Rp2.911,95 Triliun
2, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp522,48 Triliun
Belanja Negara Rp4.106,26 Triliun
1, Belanja Pemerintah Pusat (K/L & Non-K/L) Rp3.371,26 Triliun
2, Transfer ke Daerah (TKD)Rp735,00 Triliun
Defisit AnggaranRp671,10 Triliun (2,4% PDB)
Dengan disahkannya APBN 2027, arah kebijakan fiskal tahun depan difokuskan untuk penciptaan lapangan kerja, perbaikan iklim usaha, serta penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat. Kini, tantangan terbesar berada di tangan pemerintah untuk memastikan penyerapan anggaran jumbo tersebut berjalan transparan dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. (*)
