EDITOR.ID, Jakarta,- Pengamat Politik Karyono Wibowo mengapresiasi keberanian Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengumumkan nama-nama caleg eks koruptor. Langkah KPU mengumumkan caleg eks koruptor dinilai Karyono sebagai bentuk komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Kebijakan itu juga menjadi pendidikan politik yang positif bagi publik khususnya pemilih.
“Hal tersebut di satu sisi menunjukkan sikap komitmen untuk memberantas korupsi. Kebijakan KPU tersebut merupakan bagian dari pendidikan politik bagi pemilih,” sebut Karyono dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (22/2/2019)
Menurutnya, meski langkah itu sebatas simbolis dan belum masuk kepada akar persoalan dalam memutus mata rantai korupsi, namun cara itu bisa memberikan informasi tentang rekam jejak caleg.
“Meski belum masuk kepada akar persoalan dalam memutus mata rantai korupsi, setidaknya KPU telah memberikan informasi tentang rekam jejak caleg,” kata Karyono.
Dia berharap, KPU memasukkan seluruh eks caleg dalam daftar pengumuman supaya KPU tidak dinilai melakukan diskriminasi dan bisa menimbulkan persepsi adanya kongkalikong antar caleg eks koruptor dengan oknum komisioner KPU.
“Namun meskipun KPU mengumumkan daftar caleg eks koruptor, keputusan memilih tetap ada di tangan pemilih,” ucap Karyono.
Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) itu menjelaskan, masalah korupsi memang salah satu isu yang mempengaruhi pilihan pemilih. Tetapi, bukan satu-satunya faktor yang menjadi pertimbangan.
Menurut Karyono, banyak faktor lain yang memengaruhi pilihan. Misalnya faktor ideologi, politik aliran, patronase ketokohan, rekam jejak, dan faktor strategi yang efektif.
“Sehingga dengan demikian isu korupsi hanya menjadi salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi elektabilitas. Sehingga partai partai yang tidak ada caleg eks koruptor tidak linear dengan kenaikan elektabilitas,” terangnya.
Namun, kata dia, faktor partai yang bersih bisa menjadi modal kekuatan untuk menarik perhatian pemilih. Terlebih, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai baru yang tidak ada mencalonkan napi korupsi.
“Hal itu merupakan modal bagi partai yang bersih untuk meyakinkan pemilih,” pungkasnya. (tim)
