Jakarta, EDITOR.ID,- Ditengah ketidakpastian ekonomi dan banyaknya pengangguran, di negeri ini masih ada yang bisa menikmati penghasilan sangat besar. Siapa itu? Jawabannya pemilik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pendapatan pemilik dapur MBG konon bisa tembus Rp1,8 miliar per bulan. Bisa dihitung saja jika satu dapur menyediakan 3.500 porsi MBG maka sehari hanya dengan cuan Rp2.000, dapur MBG bisa meraup pendapatan sebesar Rp 7 juta dalam sehari.
Perhitungannya, 3.500 porsi x Rp2000 (keuntungan pemilik dapur) dalam sehari = Rp 7.000.000 per hari.
Hal ini terkuak setelah belajar dari pengakuan pemilik SPPG Pangauban, Batujajar, Bandung Barat, yang sempat viral karena berjoget sambil memamerkan pendapatan dari memiliki dapur MBG sebesar Rp 6 juta per hari. Gara-gara memamerkan penghasilannya mengelola dapur MBG, pemilik SPPG langsung dijatuhi sanksi ditutup sementara dapur MBG nya.
Berapa sih modal membangun SPPG atau dapur MBG dan pendapatannya per tahun?
Dilansir detikFinance dari unggahan Instagram Badan Gizi Nasional (BGN) @badangizinasional.ri pada Februari 2026, disebutkan bahwa mitra SPPG dipilih melalui seleksi ketat dan wajib memiliki kesiapan modal Rp 2,5-6 miliar.
“Pembayaran Rp 6 juta per hari bukan keuntungan per porsi makanan, melainkan pembayaran atas kesiapan fasilitas (availability payment): dapur, peralatan, tenaga kerja, utilitas, dan standar higienitas, termasuk saat hari libur sebagai bentuk standby readiness,” jelas BGN, dikutip Kamis (26/3/2026).
Dijelaskan bahwa angka tersebut adalah pendapatan kotor, bukan laba bersih. Mitra menanggung investasi awal, biaya operasional, perawatan, serta risiko evaluasi kontrak tahunan yang bisa saja tidak diperpanjang jika tidak memenuhi standar.
Disebutkan juga bahwa bahan baku makanan dikelola terpisah dengan prinsip at-cost melalui Virtual Account. Tidak ada margin keuntungan pada komponen makanan.
“Mengapa negara tidak membangun sendiri? Karena jika harus membangun ribuan fasilitas sekaligus, dibutuhkan belanja modal hingga puluhan triliun rupiah di awal. Melalui skema kemitraan, pembangunan dapat dipercepat, risiko operasional dialihkan kepada mitra, dan APBN tidak terbebani investasi besar di muka,” terang BGN.
Namun jika pemerintah atau BGN hanya mengutamakan pemilik modal besar dengan investasi Rp 6 miliar, lantas keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil dan usaha kecil dimana? Kenapa pemerintah tidak melibatkan Warung nasi atau warung tegal untuk penyediaan MBG.
Kenapa pemerintah tidak membagi kuota cukup 100 porsi per dapur MBG agar yang menikmati pendapatan dari memasak MBG jadi lebih banyak dan lebih luas termasuk membuka peluang wirausaha dan membuka lapangan kerja lebih banyak.
Kenapa MBG ekseklusif hanya memberi kesempatan kepada “orang kaya” yang punya modal miliaran untuk bisa ikut meraup anggaran APBN terkait penggunaan untuk makanan MBG. Sehingga terlihat di mata masyarakat MBG seperti “pabrik makanan” yang dikuasai kaum kapital atau pemilik modal besar. Rakyat hanya jadi penonton ditengah kepanikan tentang masa depan pekerjaan.
Kenapa MBG tidak memberikan kesempatan ibu-ibu yang suaminya sedang menganggur terimbas PHK bisa ikut merasakan jadi pemilik Dapur MBG untuk bergotong royong menyediakan menu MBG setiap sekolah terdekat yang bisa dimulai dari kecil 200 porsi namun makanan lebih bergizi dan fresh.
Sehingga kehadiran MBG bisa terasa ditengah-tengah masyarakat. MBG bisa membantu ekonomi rakyat yang sedang mengalami kesulitan hidup ditengah PHK besar-besaran oleh perusahaan swasta akibat tekanan ekonomi global.
Perhitungan “Modal Raksasa” dan Pendapatan SPPG
- Perhitungan riil: Rp 6.000.000 x 313 hari operasional (Minggu Libur) = Rp 1.878.000.000/tahun
- Untuk mendapatkan insentif tersebut, Mitra wajib membangun SPPG sesuai Juknis 401.1 tahun 2026. Dengan estimasi nilai investasi awal yang dikeluarkan mitra mencapai Rp 2,5 Miliar hingga Rp 6 Miliar (tergantung harga tanah daerah) yang merupakan biaya investasi (Capital Expenditure / CapEx)
