Settia

Tinggal Sembilan Hari, Iriawan Bisa Bikin Apa?

Mochamad Iriawan dalam acara pelantikannya sebagai Pj Gubernur Jawa Barat

EDITOR.ID, Jakarta,- Tuduhan Penjabat (Pj) GubernurJawa Barat Komjen Pol Muhammad Iriawan akan bertindak tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 sebagai tidak ada dasarnya. Politisi yang menyoal pelantikan Sekretaris Utama Lemhanas Komjen Pol M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar dinilai hanya mencari keuntungan politik dari mendramatisasi pro kontra.

Pengamat politik Muradi mengatakan, kecurigaan sebagian kalangan bahwa Komjen Pol Iriawan akan berpihak pada satu pasangan calon gubernur Jabar, sangat tidak masuk akal dan mengada-ada.

Pasalnya, Iriawan baru dilantik Senin (18/6/2018), sementara pemungutan suara Pilgub Jabar digelar 27 Juni mendatang.

“Pertanyaannya, sembilan hari bisa bikin apa? Apalagi Jabar itu kan daerahnya luas. Berbeda misalnya, maaf, kalau Jabar itu Cimahi, kecil, sembilan hari memungkinkan melakukan sesuatu,” ujar Muradi saat dihubungi, Selasa (19/6/2018).

Pengajar di Universitas Padjadjaran ini kemudian mengajak semua pihak melihat pengangkatan pria yang akrab disapa Iwan Bule itu sesuai konteks peraturan yang berlaku. Tidak perlu berlebihan menanggapinya, apalagi sampai mencurigai bakal melakukan kecurangan dalam Pilgub Jabar.

“Berlebihan saya kira kecurigaan itu, kembalikan ke konteks saja bahwa pemerintah pusat ingin visi gubernurnya selaras dengan pusat, minimal sampai mengantarkan ke gubernur definitif,” ucapnya.

Muradi juga mengajak semua pihak melihat pengalaman yang ada, saat pemerintah pusat mengangkat penjabat gubernur berlatar belakang TNI/Polri beberapa waktu lalu.

“Sampai hari ini kan enggak ada yang menunjukkan penjabat-penjabat sebelumnya berbuat curang. Sebelumnya kan ada Carlo Tewu (perwira tinggi polisi) sebagai Pj Gubernur Sulbar. Kemudian sebelumnya juga di Aceh (Soedarmo, berlatar belakang militer, Dirjen Polpum Kemendagri) enggak ada masalah,” pungkas Muradi.

Pandangan Muradi ini menjawab kritikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menilai langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melantik Komjen M Iriawan alias Iwan Bule sebagai penjabat (Pj) gubernur Jawa Barat (Jabar) telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah.

Menurutnya, pemerintah tak punya dasar kuat untuk menunjuk mantan Kapolda Metro Jaya itu sebagai Pj gubernur Jabar.

Politikus Gerindra ini menuding keputusan tersebut memunculkan pertanyaan tentang independensi Polri pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Dia meyakini masih banyak aparat Polri yang bersikap netral dan bekerja di jalan konstitusi untuk menjaga demokrasi.

Namun, kata Fadli, pelajaran dari Pilkada DKI lalu masih membekas karena ada oknum yang sengaja berpihak pada calon tertentu. “Ini merugikan bagi institusi Polri yang merupakan institusi milik kita bersama,” ujarnya.

Ketiga, kengototan pemerintah menunjuk Iwan Bule sebagai Pj gubernur Jabar pasti memancing lahirnya spekulasi di tengah masyarakat terkait motif di baliknya. “Keputusan ini bisa menodai Pilkada Jawa Barat,” tegas wakil ketua umum Partai Gerindra itu. (tim)

Leave a Reply