Tanggap Covid-19 Hadirkan Konflik Komunikasi

Termasuk berbagai sektor bisnis yang melibatkan jasa transportasi seperti Airport, Airlines, on-line transportation, juga aktivitas bisnis swasta berhenti maka melahirkan situasi Stagnan ( mandek ).

Banyak pihak instansi, lembaga bisnis, dan pribadi-pribadi yang menjadi kehilangan pendapatan. Ekonomi alami krisis.

Konsekuensinya, pemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan ekonomi dan moneter yang berbeda bahkan bisa memberhentikan segala aktivitas yang menyangkut perdagangan dengan breakdown masalah yang akan timbul, seperti tidak ada transaksi bisnis dengan segala implikasinya.

Akan terhenti atau minimal penundaan, atas pendapatan maupun pembayaran pihak swasta atau individu dari dan ke lembaga-lembaga pemerintah, atau sebaliknya antar lembaga pemerintah sendiri, antar perusahaan swasta, antar individu.

Konsekuensinya, pembayaran pajak, pembayaran kredit serta lain-lainnya akan terhenti atau tertunda.

Padahal kebutuhan dasar (basic need) masyarakat ada yg tidak mungkin diberhentikan. Hal2 ini resikonya memang ditanggung oleh masing-masing pihak yg terkait.

Namun jika kondisi pandemi covid-19 ini tetap meluas dan memakan waktu yang berkepanjangan, Negara tetap menjadi Pihak yang secara politik, kemanusiaan, dan sosial serta budaya akan menjadi penanggung beban resiko kolektif bangsa ini.

Berbagai langkah dalam mengantisipasi prediksi-prediksi kondisi kedepan, saat ini sudah mulai dipersiapkan Pemerintah. Misalnya, pemerintah akan mendorong terjaminnya Jaring Pengaman Sosial dan Stimulus Ekonomi. Jaring Pengaman Sosial ( Social Safety Net) khususnya akan diberikan kepada masyarakat kecil yg kondisi ekonominya pas-pasan.

Stimulus Ekonomi bagi usaha kecil, menengah dan besar diberikan agar mencegah terjadinya pengangguran akibat proses bisnis mangalami stagnasi. Didunia internasional hal serupa juga dilaksanakan.

Sebagai salah satu contoh kongkrit, pemerintah India yg sudah menetapkan “lockdown policy”, menyiapkan stimulus dana sebesar Rp 360 Trilyun untuk rakyat miskin.

Permasalahan serius yg harus diajukan, sampai seberapa lama Pemerintah sanggup menangani “stimulus akibat Corona”, mengingat jumlah penduduk Indonesia saat ini melebihi 260 juta jiwa dengan kondisi yang masih banyak menyimpan berbagai perbedaan persepsi politik pasca Pemilu dan Pilpres 2019 ????

Konflik Komunikasi dan Resiko Negara

Kesimpulan sementara dari uraian diatas adalah, jika memang kondisi krisis corona ini terus berlangsung lama, pemerintah nampaknya akan kesulitan, khususnya dalam realokasi anggaran, baik dari segi ketersedian anggaran maupun dalam merajut kebijakan yang adil dan tidak menimbulkan konflik kepentingan para pihak.

Langkah-langkah Pemerintah untuk membiayai penyelamatan sosial (social resque) akibat virus Covid-19 dan stimulus ekonomi yang sudah dilaksanakan diantaranya political will untuk melakukan revisi APBN, penggeseran penggunaan dana-dana pembangunan (proyek) dan mungkin ada lain lagi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

%d bloggers like this: