Jakarta, EDITOR.ID,- Nama Mayor Jenderal TNI Achmad Adipati Karna Widjaja mendadak menjadi perbincangan publik setelah di media sosial beredar video sang jenderal terlihat di lokasi sengketa lahan di kawasan Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus sengketa lahan ini menyeret nama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK).
Sosok berseragam hijau itu terekam hadir di sekitar area yang disebut sebagai lokasi eksekusi lahan milik PT Hadji Kalla, meski belakangan Pengadilan Negeri (PN) Makassar menegaskan tak pernah melaksanakan eksekusi apa pun di sana.
Kabar terbaru Mayjen Achmad Adipati Karna Widjaja ternyata menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Mayjen Achmad akhirnya membenarkan ikut datang ke lokasi saat proses eksekusi lahan sengketa tersebut. Ia mengaku turun langsung memantau situasi di lapangan.
Achmad menegaskan, tujuannya hadir bukan untuk terlibat, melainkan memastikan tidak ada unsur TNI dari satuan kewilayahan seperti Kodim atau Koramil yang ikut campur dalam sengketa tersebut.
“Saya hadir untuk memastikan tidak ada unsur TNI selain satuan kewilayahan (Kodim/Koramil) yang terlibat dalam sengketa itu,” ujar Achmad sebagaimana dilansir dari Herald.id, Jumat, 10 November 2025.
Ia menambahkan, posisinya saat itu berada di luar area eksekusi, bukan di dalam lokasi tempat pembacaan putusan.
“Tempat saya berdiri itu bukan di lokasi eksekusi, tapi di luar pagar,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi klarifikasi penting menjawab ramainya pemberitaan dan unggahan di media sosial yang menyebut adanya perwira tinggi dari Mabes TNI dan Polri yang ikut “mengawal” kegiatan di lahan milik keluarga JK.
Sosok Mayjen TNI Achmad Adipati
Namun, siapa sebenarnya Mayor Jenderal Achmad Adipati?
Karier Militer
Lahir pada 6 Februari 1968, Achmad Adipati merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang kini menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), dengan penugasan khusus di Otorita Ibu Kota Negara (IKN) sejak Oktober 2023.
Sebelumnya, ia menduduki posisi Perwira Staf Ahli Tingkat III KSAD bidang Komunikasi Sosial, posisi yang menuntut kemampuan komunikasi strategis dan diplomasi pertahanan.
Lulusan Akademi Militer tahun 1990 ini juga mengantongi gelar pascasarjana dari Chartered Management Institute, Inggris (2007)—lembaga manajemen bergengsi yang banyak melahirkan pemimpin militer dan birokrat di dunia.
Perjalanan kariernya menanjak stabil: mulai dari Letnan Dua pada 1990, hingga naik menjadi Mayor Jenderal pada 2023. Ia juga dikenal sebagai perwira dengan pengalaman intelijen dan diplomasi yang luas, baik di dalam maupun luar negeri.
Achmad Adipati telah dikirim ke berbagai negara dalam berbagai misi militer dan diplomatik, mulai dari Vietnam, Yordania, Australia, Korea Selatan, hingga Kanada.
Ia pernah menjadi Komandan Kontingen Garuda UNIFIL di Lebanon, serta mengikuti berbagai kursus pertahanan internasional seperti Combined Defence Intelligence Research Course di Australia dan Command and Staff Operations Law Course di Inggris.
Deretan penghargaan menghiasi kariernya, termasuk Medali UNIFIL Lebanon, Wing Kehormatan Pasukan Khusus Airborne 911 Kamboja, dan Piagam Veteran Perdamaian Republik Indonesia.
Ia juga pernah mendapat penghargaan sebagai penulis esai terbaik dalam buku Harus Bisa, yang diterbitkan oleh lingkungan TNI sebagai refleksi kepemimpinan nasional.
Sosoknya kini mendapat sorotan, bukan karena deretan penghargaan, tapi karena kehadirannya di tengah pusaran sengketa lahan PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) di kawasan Tanjung Bunga.
Karena sebelumnya, beredar foto dan video di media sosial yang memperlihatkan sosok berseragam militer hadir di lokasi eksekusi di Jalan Tanjung Bunga, Makassar. Sejumlah saksi menyebut orang tersebut merupakan seorang jenderal yang ikut menyaksikan proses pembacaan eksekusi.
Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu turut menyoroti peristiwa tersebut melalui unggahan di platform X (Twitter). Dalam cuitannya, Said menuding adanya keterlibatan aparat dalam proses yang ia sebut sebagai “eksekusi abal-abal”.
“Fakta eksekusi abal-abal tanah Pak Jusuf Kalla di Makassar. Ternyata beking mafia tanah yang mengeksekusi tanah Pak JK antara lain Pati Bintang Dua dari Mabes AD, Pati Bintang Dua dari Marinir, dan perwira dari Mabes Polri,” tulis Said Didu.
Ia juga menyinggung keterlibatan pihak dari GMTD (Lippo Group) serta menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto turun tangan memberantas mafia tanah.
Kasus sengketa lahan Tanjung Bunga ini sebelumnya menarik perhatian publik karena melibatkan nama besar Jusuf Kalla dan sejumlah pihak yang disebut memiliki pengaruh kuat di daerah tersebut.
Sengketa lahan Tanjung Bunga sendiri melibatkan dua korporasi besar, PT Hadji Kalla dan PT GMTD Tbk, yang sama-sama mengklaim kepemilikan atas lahan seluas 164.151 meter persegi.
Meski sempat beredar kabar bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan eksekusi, pihak PN membantah keras.
“Belum pernah ada tindakan eksekusi terhadap obyek yang diklaim PT Hadji Kalla. Termasuk konstatering pun belum dilakukan,” kata Humas PN Makassar, Wahyudi Said.
Sementara itu, Jusuf Kalla sendiri sempat turun langsung ke lokasi, tampak kesal memandangi tanah yang diakuinya telah dibeli secara sah puluhan tahun silam. ***
