Bukan hanya itu,petani terkena imbas krisis akibat pandemi dan ditambah dengan ancaman gagal panen.
Petani sebagai mata air di sektor hulu industri adalah para pahlawan bagi devisa negara yang harus dilindungi.
Maka, Pemerintah harus mampu menjamin berjalannya ekonomi pertembakauan, karena ini sudah menyangkut hajat hidup jutaan jiwa.
Kengerian dari kondisi ini, tentu saja berdampak pada anjloknya pendapatan bagi negara, jika kondisi semcam itu semakin dibiarkan.
Maka para petani yang terimbas tak lagi dapat melanjutkan kerja kebudayaannya. Jangan sampai negara yang sudah tak mampu meringankan nasib masyarakat, malah pula berencana meluncurkan paket kebijakan yang tidak berpihak.
Dalam menjamin kesejahteraan untuk para petani tembakau Jember, maka Pemerintah Kabupaten Jember harus segera mengalokasikan DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) kepada petani tembakau Jember untuk meringankan beban mereka di tengah situasi kelangkaan pupuk bersubsidi, selanjutnya Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan harus mampu melakukan pola pengedukasian terhadap petani tembakau yang apatis terhadap e-RDKK dan harus melakukan pengkajian ulang terkait data e-RDKK yang memang tidak sesuai dengan permintaan petani tembakau Jember.
