Settia

Rebutan Cawapres Prabowo, PAN: Sebaiknya Koalisi Kompromi

EDITOR.ID, Jakarta,- Kengototan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) “memaksa” Prabowo Subianto memilih kader partainya sebagai calon wakil presiden (cawapres) membuat pembahasan koalisi pendukung Prabowo menjadi alot dan belum menemukan titik temu kata sepakat. Pembahasan dan komunikasi politik terus dilakukan secara intensif.

PKS tidak rela jika Prabowo meminang calon lain selain kadernya. Meski pihak parpol koalisi pendukung Prabowo lainnya seperti Demokrat dan PAN sudah legowo menerima siapapun calon pendamping yang akan dipilih Prabowo.

Terlihat PKS mulai khawatir karena suara yang mengemuka kuat di kalangan politisi pendukung Prabowo, nama Agus Harimurti Yudhoyono. Kader Partai Demokrat ini masuk tiga besar yang akan dipilih Prabowo selain Habib Salim Segaf Al Jufry dan Abdul Somad.

Oleh karena itu PKS tetap ngotot hingga menebar ancaman akan menarik diri dari koalisi dan abstain mendukung Prabowo.

Menanggapi alotnya pembahasan cawapres Prabowo, Sekjen PAN, Edi Soeparno melontarkan saran agar parpol koalisi melakukan kompromi politik. Dirinya menjelaskan banyak hal yang harus dikompromikan oleh partai politik koalisi Prabowo.

“Kami masih terus berkompromi. Masih terus membahas hal-hal untuk pemenangan pemilu. Pada intinya, visi dan pandangan kami sudah sepakat,” ujarnya di Jakarta.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan juga mengatakan, kunci kekompakan koalisi pendukung Prabowo adalah jika semua parpol legowo menyerahkan Prabowo untuk menentukan siapa pendampingnya.

Namun menurut Syarief belum ada sikap legawa dari PAN dan PKS soal cawapres pendamping Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Hal ini yang membuat pembahasan koalisi yang digalang pimpinan Gerindra dengan PAN dan PKS untuk membangun koalisi berjalan alot dan belum ada kemajuan.

“Yang dikatakan kemajuan itu kalau semuanya sepakat menyerahkan kepada Prabowo cawapresnya, tanpa tekanan. Semua serahkan kepada Prabowo siapa yang mau dipilih. Itu baru ada kemajuan,” kata Syarief saat dihubungi, Rabu (1/8/2018).

Syarief menambahkan, sejak awal Demokrat juga telah menyerahkan penentuan cawapres kepada Prabowo agar koalisi bisa segera terbentuk.

Namun Syarief optimistis PKS dan PAN akan legowo dan koalisi bisa terbangun ke depannya. “Ya masih ada sedikit (hambatan), tapi ada kemajuanlah,” lanjut Syarief.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan untuk koalisi, PKS dan PAN telah sepakat untuk menerima Partai Demokrat bergabung. Namun terkait isu cawapres masih alot.

Hal itu disepakati dalam pertemuan antara ketua umum dan sekjen dari ketiga partai di kediaman seorang pengusaha bernama Maher Algadri di kawasan Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2018) malam.

“Ketiganya menyepakati bahwa koalisi tiga partai ini menerima dengan sangat baik dan tangan terbuka, sebuah kehormatan, bergabungnya Partai Demokrat dalam koalisi ini,” ujar Muzani saat memberikan keterangan seusai pertemuan.

Muzani menuturkan, pertemuan tersebut juga membicarakan kelanjutan pembentukan koalisi.

Menurut dia, koalisi tersebut akan mendaftarkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2019.

Ketua Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow menjelaskan tidak ada pilihan bagi PKS selain berkoalisi dengan kubu Prabowo. Pilihan abstain justru akan merugikan bagi PKS. Pasalnya, sesuai dengan peraturan, partai tersebut tidak dapat mengusung dalam pemilu berikutnya.

“Setiap partai tidak mau kehilangan momen untuk mengusung calon presiden pada pemilu berikutnya,” ujarnya.

Lebih dari itu, dia mengatakan politik hari ini, memaksa partai politik untuk ‘menyerah’ pada koalisi.

“Mereka yang tidak memiliki figur untuk dicalonkan dalam kontestasi lima tahunan tersebut, akan berkompromi dengan partai yang mempunyai figur.”

Keuntungan elektoral, menurutnya, justru akan lebih banyak diperoleh kepada partai yang memiliki figur dibanding yang hanya ikut dalam koalisi. Apalagi, ambang batas menjadi hambatan utama tidak dapat mencalonkan sendiri.

“Sesungguhnya, aturan kita memaksa agar partai-partai ini harus berkoalisi. Mau tidak mau, ya harus ada kompromi dari masing-masing partai politik,” lanjutnya.

Hingga kini capres Prabowo Subianto belum juga memberikan kepastian siapa sosok cawapresnya. Justru isu yang beredar calon kuatnya adalah AHY. Hal inilah yang membuat PKS cukup geram. PKS bahkan mengancam akan abstain jika Prabowo dan Gerindra tidak memilih kader PKS sebagai cawapresnya.

“Itu salah satu opsi (abstain) yang mungkin diambil kalau memang situasinya tidak memungkinkan, tapi itu tergantung pembahasan pimpinan DPP dan Majelis Syuro. Kira-kira sikap resmi PKS itu seperti apa ketika ada nama lain yang diusulkan,” kata Suhud. (tim)

Leave a Reply