Dengan kata lain, dia mampu mendefinisikan masalah, membuat peta lengkap, tahu akar masalah, faktor-faktor penyebab dan penyertanya, serta konsekuensi yang dihadapi jika masalah gagal diatasi.
“Dari situ sang pemimpin akan berusaha menemukan konsep penyelesaian masalah. Setelah menetapkan kebijakan untuk solusi masalah itu,” tegasnya.
Selanjutnya pada aspek komitmen. Seorang pemimpin yang baik harus memegang komitmennya dan bisa dipercaya. Artinya, jika dia sudah menyatakan sanggup melakukan sesuatu di depan publik, maka dia wajib memenuhi janji itu.
“Komitmen pemimpin adalah pegangan rakyat,” tegas mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu.
“Secara etis, jika seseorang pemimpin membatalkan atau kemudian merasa tidak sanggup memenuhi komitmennya, maka dia wajib menjelaskan alasan-alasannya ke publik seraya memohon maaf. Jika permohonan maafnya ditolak secara luas, maka secara moral si pemimpin sebaiknya mengundurkan diri,” ucap Ryaas Rasyid melanjutkan.
Sementara itu Dosen Senior Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Asri Hadi menambahkan bahwa menjadi tanggung jawab bersama untuk membangun etika pemerintahan termasuk peran media massa.
Asri Hadi yang juga Ketua Departemen Kerjasama MIPI Pusat Asri Hadi dalam kesempatan ini menyampaikan rencana bahwa MIPI akan menjalin kerjasama dengan Asosiasi Media Digital Indonesia (MIPI).
“Kerjasama ini untuk memberikan akses kepada birokrasi dalam menyampaikan informasi kepada publik secara sehat karena media online yang tergabung dalam wadah asosiasi (AMDI,red) akan memberikan back up pemberitaan yang mencerahkan masyarakat,” ujar Asri Hadi yang juga Bendahara AMDI.
Dalam webinar itu hadir sebagai pembicara, Ketua Umum DPP MIPI Ridho Ficardo, Ketua Dewan Pakar Pengurus Pusat MIPI Prof. Eko Prasojo, pakar ilmu politik LIPI Prof. Siti Zuhro, dan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Acara dibuka oleh Ketua Umum MIPI yang juga Gubernur Lampung, Ridho Ficardo. (tim)
