“Saya nggak tahu berapa puluh kali rapat ini dilakukan. Ini buanyak sekali, bukan hanya tiga contoh ini. Buanyak ribuan yang seperti ini. Mestinya yang namanya overhead itu ya 20 persen. Atau paling banyak 25 persen. Ini kebalik,” kata Jokowi.
Karena itu, Presiden meminta agar akuntabilitas dan kualitas belanja terus ditingkatkan. Kualitas belanja pemerintah pusat dan daerah pun perlu dikawal sejak perencanaan.
“Ini hati-hati. Dilaksanakan dengan baik, terus dimonitor dan terus dievaluasi, agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Jokowi juga mengingatkan agar penggunaan anggaran harus lebih fokus pada program-program unggulan. Program yang disusun pun tak perlu banyak, namun lebih terfokus seperti program penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, produktivitas petani dan nelayan, pengendalian inflasi, dll.
“Dan itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri yang sudah bolak-balik juga kami sampaikan. Membeli produk-produk UMKM agar UMKM bisa naik kelas,” ujar Jokowi.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kepala lembaga, kepala daerah, serta direksi BUMN dan BUMD agar mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan.
Menurut Presiden, pengawalan tersebut perlu dilakukan sejak awal perencanaan hingga pelaksanaannya sehingga keluaran dari belanja negara betul-betul dirasakan oleh masyarakat. “Setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses, ini yang hati-hati ya,” lanjutnya.
Presiden Jokowi menjelaskan adanya sejumlah temuan terkait penggunaan keuangan negara yang tidak relevan dan tidak tepat sasaran. Presiden mengatakan bahwa anggaran tersebut dimaksudkan untuk pengembangan daerah, tetapi habis dialokasikan pada kegiatan birokrasi.
“Di beberapa provinsi maupun di kabupaten/kota, juga di pemerintah pusat, saya berikan contoh penyuluhan pertanian APBD provinsi, enggak usah saya sebut provinsi mana, tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian, total anggaran 1,5 miliar (rupiah), 1 miliar (rupiah) untuk perjalanan dinas,” tambahnya.
Untuk itu, Presiden mendorong agar penggunaan anggaran belanja negara berfokus pada program unggulan pemerintah seperti penanganan kekerdilan atau stunting, pengentasan kemiskinan, maupun program-program lainnya. Selain itu, anggaran belanja negara juga dapat dialokasikan untuk belanja produk dalam negeri.
“Itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri yang sudah bolak-balik juga kami sampaikan, membeli produk-produk UMKM, agar UMKM bisa naik kelas,” ujar Presiden.
