Jakarta, EDITOR.ID,- Anggaran negara yang didapat dari pajak dan kekayaan alam saat ini lebih besar hanya digunakan untuk membiayai birokrat, fasilitas birokrat maupun hanya proses pelaksanaan program tak jelas alias hanya formalitas. Anggaran yang dikelola oleh Kementrian dan lembaga hanya dipakai kegiatan birokrasi.
Rakyat tak mendapatkan manfaat apapun atas anggaran yang merupakan dana APBN negara dari sumber pajak dan kekayaan alam Indonesia.
Oleh sebab itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan birokrat di kementerian dan lembaga menggunakan dan mengelola anggaran negara untuk kepentingan yang harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Setiap rupiah uang rakyat pun harus kembali ke rakyat, bukan untuk membiayai proses pelaksanaan program maupun birokrasi.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya pada penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, (26/6/2023)
“Outcome-nya betul-betul dirasakan oleh rakyat, dirasakan oleh masyarakat, setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat, untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses,” kata Jokowi.
Jokowi menekankan agar pengelolaan anggaran negara ini harus dilakukan dengan hati-hati. Sebab dari temuannya, justru terdapat banyak anggaran yang habis untuk pembiayaan birokrasi.
Anggaran APBN selama ini banyak diboroskan untuk pembelian mobil dinas, fasilitas dinas, uang perjalanan dinas aparat birokrasi keliling Indonesia, uang penginapan, bimbingan teknis, sosialisasi, literasi yang tak pernah dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat.
“Ini yang hati-hati ya. Sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. Karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi,” jelas Jokowi.
Ia kemudian kembali memberikan contoh pelaksanaan program di beberapa provinsi, kabupaten atau kota, maupun pemerintah pusat. Misalnya saja program penyuluhan pertanian di daerah dengan total anggaran Rp 1,5 miliar. Sebanyak Rp 1 miliar di antaranya habis digunakan untuk perjalanan dinas.
Contoh lainnya yakni program pengembangan UMKM di daerah dengan total anggaran Rp 2,5 miliar. Namun, sebanyak Rp 1,9 miliar di antaranya digunakan untuk honor dan perjalanan dinas PNS.
“Bayangkan berapa, nggak ada 20 persen yang dipakai untuk betul-betul pengembangan usaha mikro,” kata Jokowi.
Jokowi pun kembali mencontohkan program pengembangan Balai Penyuluh Pertanian di kabupaten untuk membangun dan merehabilitasi Balai Penyuluhan. Program ini memiliki anggaran Rp 1 miliar, namun sebesar Rp 734 juta di antaranya digunakan untuk honor perjalanan dinas dan rapat-rapat aparat birokrat dan PNS.
