Jakarta, EDITOR.ID,- Sejumlah politisi PDI Perjuangan satu persatu “dikeluarkan” dari pemerintahan Prabowo Subianto. Usai Budi Gunawan, yang dikenal dekat dengan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dicopot dari jabatan Menko Polkam, kini giliran kader PDIP lainnya. Hendrar Prihadi atau Hendy mendadak dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Hendrar Prihadi atau Hendy adalah kader yang dibesarkan oleh PDI Perjuangan. Ia merintis karir politik di partai mulai dari memimpin sebagai Ketua di Taruna Merah Putih Jawa Tengah (2008-2023). Kemudian berhasil memimpin jadi Ketua di DPC PDI Perjuangan Kota Semarang (2010-2025)
Pernah menjabat Wakil ketua di DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah (2005-2010). Karirnya memuncak saat menjabat sebagai Ketua Umum di DPP Taruna Merah Putih (2023-2025). Taruna Merah Putih adalah organisasi anak muda underbouw PDIP.
Karir Hendi di PDIP Moncer dari Anggota DPRD, Walikota Hingga Kepala LKPP
Dalam karir politiknya, pada 2009, Hendi pernah menjabat anggota DPRD Jawa Tengah dari PDIP. Hendi juga pernah menjabat Walikota Semarang selama dua periode, 2015-2020 dan 2020-2025.
Pada tahun 2022, Presiden Joko Widodo mengangkat Hendi untuk memimpin LKPP. Hendi mengundurkan diri dari jabatan Walikota dan menjadi Kepala LKPP.
Pada Pilkada kemarin Hendrar Prihadi mendampingi Andika Perkasa, mantan panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), untuk maju Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Namun, keduanya kalah perolehan suara dari pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin.
Kini usai kalah dari Pilkada Jateng, posisi Hendi di LKPP juga digantikan Sarah Sadiqa. Nama Sarah mengemuka sebagai sosok yang dilahirkan dari “rahim” LKPP dengan pengalaman menduduki berbagai jabatan strategis sebelum menjabat posisi tertinggi di LKPP. Sarah sebelumnya menjabat deputi bidang pengembangan strategi dan kebijakan LKPP.
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sarah Sadiqa sebagai pengganti Hendar Prihadi di Istana Negara, Rabu (17/9/2025 bersamaan pelantikan sejumlah menteri dan pejabat.
Hendi Nyatakan Akan Pulang Kampung
Usai tidak lagi mengemban amanah sebagai kepala LKPP, Hendi, menyatakan dirinya akan pulang ke Semarang. Bukan tanpa sebab, pria kelahiran 30 Maret 1971 ini memang berkampung halaman di Semarang.
“Pastilah, (pasti mudik). Kan, rumahnya di Semarang,” ujar Hendi melalui pesan singkat kepada detikJateng, Rabu (17/9/2025).
PDIP: Kami Hormati Itu Hak Prerogatif Presiden
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengungkapkan partainya menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencopot kader PDIP, Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala LKPP. Basarah beralasan politisi PDIP itu juga sudah lama menjabat Kepala LKPP.
“Salah satunya adalah kepala LKPP yang sebelumnya dijabat oleh Pak Hendi, kader PDIP Perjuangan. Kami menghormati dan mendukung keputusan presiden untuk mengganti beliau, karena memang Pak Hendi juga sudah cukup lama di situ,” ujar Basarah ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Basarah menyebutkan kalau pencopotan itu menjadi hak prerogatif presiden dalam menentukan pembantunya di kementerian juga lembaga negara.
Hal tersebut, katanya, termasuk dalam prinsip bernegara yang selama ini juga dihormati oleh PDIP.
“PDI Perjuangan itu adalah organisasi partai politik yang sangat menghormati prinsip-prinsip bernegara. Salah satu prinsip bernegara kita adalah kekuasaan eksekutif itu berada di tangan presiden,” ujar Basarah.
Basarah mengatakan Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengganti pemimpin di kementerian atau lembaga. PDIP dalam posisi menghargai keputusan presiden.
“Karena sekarang presidennya adalah Pak Prabowo Subianto, maka beliaulah yang memiliki wewenang eksekutorial untuk menata kabinetnya atau pembantu-pembantunya di lembaga-lembaga negara, kementerian, dan non-kementerian,” ucap Basarah.
Ditemui secara terpisah, Politisi PDIP Andreas Hugo juga menyampaikan kalau partainya saat ini dalam posisi sebagai penyeimbang pemerintah.
Senada dengan Basarah, dia juga menekankan kalau reshuffle menjadi hak presiden.
“Reshuffle adalah hak prerogatif presiden, sementara PDI Perjuangan sejak pembentukan kabinet yang diperkuat melalui keputusan di Kongres partai menjadi partai penyeimbang,” ucapnya.
Lantas, siapa sosok Sarah yang kini dipercaya mengemban posisi strategis tersebut?
Jejak Karier Sarah Sadiqa di LKPP
Terpilihnya sosok Sarah Sadiqa pun mencuri perhatian karena dirinya memang lahir dan besar dari rahim LKPP yang kini dipimpinnya. Sebelum dipercaya menjadi orang nomor satu di LKPP, Sarah Sadiqa pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP sejak Februari 2020.
Posisi tersebut memberinya peran sentral dalam merumuskan arah dan kebijakan strategis pengadaan nasional.
Sebelumnya, ia juga pernah menduduki sejumlah posisi penting, antara lain Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi (2015-2020), Direktur Direktorat Pelatihan Kompetensi (2014-2015), serta Direktur Pengembangan Sistem Katalog (2013-2014).
Kariernya di LKPP terbilang konsisten dan panjang. Sejak 2011, Sarah telah mengisi berbagai jabatan strategis di lingkungan lembaga tersebut, termasuk sebagai Direktur Perencanaan Pengadaan RAPBN dan Direktur Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional.
Rangkaian jabatan ini membuktikan bahwa Sarah telah menguasai berbagai aspek vital di LKPP, mulai dari perencanaan, pengembangan sistem e-katalog, monitoring, hingga perumusan kebijakan strategis. Pengalamannya yang komprehensif ini menjadi modal utama untuk memimpin lembaga yang menjadi garda terdepan dalam memastikan transparansi dan efisiensi belanja negara.
Dari sisi pendidikan, Sarah menempuh studi S1 Hukum di Universitas Trisakti dan lulus pada 1992. Dia kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana ke Amerika Serikat dan berhasil meraih gelar Master of Science di Northeastern University, Amerika Serikat pada 1999.
Kombinasi ilmu hukum dan sains manajemen ini menjadi bekal kuat dalam menapaki kariernya. Tak heran jika Sarah Sadiqa berhasil menduduki posisi puncak di LKPP.
Dedikasinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga telah diakui melalui penghargaan Satyalancana Karya Satya, sebuah tanda kehormatan bagi PNS yang menunjukkan loyalitas, kinerja, dan prestasi luar biasa. Hebatnya, Sarah menerima penghargaan ini sebanyak dua kali, yakni pada tahun 2005 dan 2015.
Kekayaan
Kekayaan Sarah Sadiqa mencapai Rp4.135.404.895 atau Rp4,1 miliar, sebagaimana yang tercantum di Laporan Harta Kekyaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang laporkan pada 27 Maret 2025.
Bila dirinci, kekayaan tersebut meliputi sederet aset yakni Tanah dan Bangunan Rp2,9 miliar yang tersebar di dua lokasi yakni Bekasi dan Tangerang Selatan. (*)
