Tak ada yang salah, karena mereka mendapatkan tempaan atau pendidikan dulu lewat sekolah dan kiprah berkarier di dunia politik dan pemerintahan. Yang model seperti inilah politik dinasti yang sehat.
Lantas, Bagaimana dengan yang di Indonesia ?
Sayangnya, politik dinasti di negeri kita banyak yang mengabaikan itu. Yang penting aji mumpung. Mumpung ada yang jadi pejabat, mumpung ada keluarga yang pegang kuasa. Tanpa melihat dan mengukur diri. Di tambah lagi budaya feodal birokrat dan masyarakat kita masih tebal. Jadi, Politik dinasti kita jauh dari sehat.
Apa dampaknya Prof ?
Ya, akibatnya, politik dinasti kita berbuah 1001 masalah. Kita sudah punya record buruk produk politik dinasti ini. Mereka ditangkap KPK dan lantas mendekam dalam penjara.
Mulai dari penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan kerabat, ketidakmampuan sang kerabat memimpin, dan yang paling parah kerap berujung pada perilaku koruptif.
Yang dirugikan adalah masyarakat sendiri dan regenerasi kepemimpinan yang sehat, kerena dapat menghimpit peluang kandidat yang sebenarnya lebih berkualitas. Kaderisasi di parpolpun jadi berantakan.
Bagaimana solusi ke depannya menurut Prof?
Baiknya ke depan, ada pengaturan terhadap politik dinasti baik di dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah, Pemilu, Pilkada, dan Parpol yang isinya bukan melarang, namun mengendalikan dan mengontrol untuk menyehatkannya demokrasi Indonesia.
Profil dan Biografi
Prof Dr Djohermansyah Djohan
Tempat dan Tanggal Lahir : Padang, 21 Desember 1954.
Pendidikan:
APDN Bukittinggi 1977
Institut Ilmu Pemerintahan Jurusan Politik, Jakarta 1984
University of Hawaii di Honolulu, Amerika Serikat 1991
Universitas Padjajaran 2004.
Karier :
Deputi Setwapres RI Bidang Politik, 2005-2010
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri 2010-2014
Pj Gubernur Riau 2013-2014
Guru Besar IPDN sejak 2005-sekarang.
Tanda Jasa:
Sarjana Adhi Praja Nugraha dari Mendagri RI (lulusan terbaik IIP angkatan XII) 1984
Bintang Jasa Utama dari Presiden RI 1999
Satya Lencana Karya 20 tahun dari Presiden RI 1999
Satya Lencana Karya 30 tahun dari Presiden RI 2009.
Buku:
Etika Pemerintahan 2007
Menata Otonomi Daerah 2014
Merajut Otonomi Daerah pada Era Reformasi 2014
Menata Pilkada 2015
Menelisik Sisi Pelik Desentralisasi dan Praktik Pilkada 2016. (edo)
