isu yang tersebar tentang tata cara memilih pemimpin daerah pun sudah menjadi propaganda di media social yang kini menjadi perdebatan, system proporsional terbuka dan tertutup menjadi perdebatan yang krusial dikalangan para pemilih pemula.
Mereka bagaikan tidak diberi kesempatan untuk memilih para pemimpin yang menurut mereka mampu untuk menjadi seorang yang mereka bisa andalkan dalam memajukan kemajuan suatu negara ataupun daerah dimana mereka tinggali.
Disinilah titik krusial setiap perhelatan pemilu legislatif, inilah kelebihan dan kekurangan system proporsional tertutup – terbuka, berikut perbandingannya :
1. Proporsional Tertutup
Kekurangan :
– Mengandalakan Oligarki dan Nepotisme
– Tidak ada kedekatan calon dengan pemilih
– Calon kurang aspiratif
– Pendidikan politik berkurang
Kelebihan :
– Menekan politik uang dan korupsi politik
– Parpol sebagai kekuatan gagasan
Proporsional Terbuka
– Menguatkan tanggung jawab parpol
– Mudah menilai kinerja parpol
2. Proporsional Terbuka :
Kekurangan :
– Ongkos politik tinggi, korupsi kolusi sistematis
– Kontestasi politik jadi liar dan liberal
– Tidak ada standar kualifikasi pencalonan
– Parpol minim gagasan
Kelebihan :
– Legitimasi kuat calon lebih dekat pemilih
– Mengahapus nepotisme
– Legimitasi kuat
– Menguatkan sistem perwakilan di DPR
Mengutip dari Kherid : 2021, Ada Beberapa evaluasi yang harus di perbaiki dalam memberikan suatu kepercayaan kepada para generasi milineal agar mereka meyakini bahwa sebagai penyelenggara Pemilu bisa memberikan suatu kesempatan dan kebebasan bagi mereka untuk mau memilih para calon pemimpin yang berkualitas.
Kita harus mampu memberikan pengetahuan tentang adanya kebebasan dalam berdemokrasi yang saat ini dianggap telah menyimpang dalam praktiknya, tujuannya adalah mencegah pemilu dikooptasi oleh sekelompok oligarki (koalisi) politik.
Pemilihan perspektif plularisme hukum dilakukan karena menurut persfektif ini demokrasi berdasar pada prinsip kebebasan yang bertanggungjawab yang mencerminkan aspek kemanusiaan yang adil dan beradab.
Menanamkan pemahaman akan pentingnya hidup bernegara secara beradab, hal ini dikategorikan sebagai pemahaman kultural.
Demokrasi semestinya bekerja bergotong royong untuk memenuhi kepentingan mereka dalam bernegara.
Sehingga demokrasi dapat dipahami sebagai upaya mengembangkan saling pengertian diantara sesama warga, sehingga budaya politik menjadi penting untuk mengisi kelembagaan politik agar lebih demokratis dan beradab.
Selain itu bagi para pemimpin perlu ditanamkan pula bahwa berpolitik pada hakikatnya adalah bernegara, sementara bernegara adalah berkonstitusi. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mampu mengawal dan menjalankan konstitusi Negara.***
