EDITOR.ID, Jakarta,- Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) kembali menggelar Podcast di akun channel resmi youtube Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia dengan tema “Sistem Pemerintahan di Indonesia”. Podcast ini akan menghadirkan narasumber Dr Muhadam Labolo. Beliau adalah Ketua Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan MIPI.
Namun sebelum acara Podcast digelar besok 4 Juli 2021 jam 19.30 di akun Youtube Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Asri Hadi anggota tim bidang publikasi dan pengelolaan media MIPI melakukan wawancara khusus pagi ini dengan Dr Muhadam Labolo.
Berikut hasil wawancaranya:
Judul diatas semestinya Menyelami Makna Pemerintahan. Banyak masyarakat ingin tau apa sebenarnya pemerintah dan pemerintahan itu. Kedua istilah itu selalu merujuk pada empat hal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu aktor, organisasi, sistem dan proses.
Aktor menunjuk pada kepemimpinan pemerintahan, misalnya pemerintahan Obama, Bush, SBY atau Jokowi. Organisasi menunjuk pada entitas pemerintahan seperti pemerintah kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga yang paling kompleks negara.
Sistem merujuk pada bagaimana pemerintahan dipraktekkan seperti sistem pemerintahan presidensial, parlementer dan campuran keduanya. Tentu pemahaman pemerintah dan pemerintahan semacam itu tak cukup jika kita ingin mengetahui lebih dalam dan filosofis.
Sebagai proses, pemerintahan menghubungkan kelompok yang sedikit (pemerintah) dan kelompok mayoritas (yang diperintah). Relasi keduanya dapat berubah bergantung situasi dan kondisi. Dalam konteks itu berhubungan pula dengan dua hal penting yaitu penggunaan wewenang dan pelayanan yang menjadi hak masyarakat.
Fungsi pemerintahan itu sendiri meliputi fungsi primer dan sekunder. Atau dalam pandangan Ryaas fungsi public service, pengaturan, pembangunan dan pemberdayaan. Fungsi pertama bertujuan menciptakan keadilan. Fungsi kedua melahirkan ketertiban sosial. Fungsi ketiga kesejahteraan, dan fungsi terakhir mendorong kemandirian masyarakat.
Pemerintahan adalah gejala setua umat manusia dan dunia ini. Sebab itu kita tak dapat melepaskan diri dari gejala pemerintahan. Bila kita enggan dengan pemerintahan di tempat lain, pasti kita akan tunduk dimanapun pemerintahan kita datangi. Yang perlu bagi kita adalah bagaimana menciptakan pemerintahan yang baik sebagai hak nasyarakat itu sendiri. Kitalah yang memproduk pemerintahan dan karena itulah kita bertanggungjawab atas semua pilihan itu.
Dalam praktek, kita pernah mempraktekan sistem pemerintahan presidensil, parlementer dan kembali presidensil pasca dekrit presiden 5 juli 1959. Secara historis kita pernah menerapkan parlementer sistem sejak 1949-1959. Kita perlu menyadari bahwa sistem hanya sebuah pilihan yang menjadi konsensus bersama dan karenanya dapat terus berubah.
Terhadap peran pemerintah dimasa covid tentu yang paling pokok adalah bagaimana pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara upaya menjaga kebutuhan dasarnya (primer) dengan semua kebijakan yang dinilai kurang populer.
Bagaimanapun, jauh lebih baik memiliki pemerintahan sekalipun kita nilai penuh dengan masalah ketimbang tak ada pemerintahan sama sekali. Kondisi ini dapat menciptakan caos, homo homini lupus, atau bellum omnium contra omnes.
Saksikan di Podcast YouTube MIPI
Anggota tim bidang publikasi dan pengelolaan media MIPI Asri Hadi menghimbau segenap praja IPDN dan para purna praja IPDN yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menyaksikan acara MIPI ini lewat channel YouTube MIPI.
Menurut Asri Hadi yang juga dosen senior IPDN, narasumber Dr Muhadam Labolo adalah Ketua Bidang Pengembangan Ilmu MIPI. Selain itu beliau juga pakar dalam ilmu pemerintahan yang telah lama mengadi sebagai pengajar di IPDN.
“Maka, selaku pengurus MIPI dan dosen IPDN, saya mengajak para alumni IPDN di seluruh Indonesia untuk menonton acara ini besok, 4 Juli 2021, mulai pukul 19.30,” kata Asri Hadi yang juga pengurus di Asosiasi Media Digital Indonesia (AMDI) itu.
Bagi yang tertarik, dapat mengakses Channel YouTube Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia. (tim)
