Mendagri Ancam Pecat Kepala Daerah

aturan tersebut. Jika tidak, ada sejumlah sanksi yang akan diberikan.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sanksi bagi kepala daerah yang tidak mematuhi aturan yang ada yaitu dipecat dari jabatannya.

“Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk Kepala BPSDM Jatim Aries Agung Paewai, dalam sambutannya mengatakan, melalui ceramah kepemimpinan

mengindahkan instruksi ini karena ada risiko.

Menurut UU, kalau UU dilanggar dapat dilakukan pemberhentian,” ujar Mendagri.

Peringatan Mendagri itu kemudian dijabarkan dalam Mendagri Tito Karnavian Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Covid-19.

Salah satu poinnya yaitu kepala daerah diinstruksikan untuk melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan dan tidak hanya bertindak responsif atau reaktif.

Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir.

Kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di daerah masing-masing juga harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, termasuk dengan tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan. (Tim)