Settia

Kader PSI Ini Minta Gubernur Jaga Transparansi Dalam Penerimaan Siswa Baru

Edi Winarto Sekjen Asosiasi Media Digital Indonesia (AMDI)

EDITOR.ID, Tangerang Selatan,- Sekjen Asosiasi Media Digital Indonesia (AMDI) Edi Winarto meminta Gubernur Banten Wahidin Halim menjaga aparat bawahannya berlaku transparan dan adil dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK. Penerimaan siswa baru yang digelar 21-27 Juni 2018, agar jangan sampai dikotori ketidakadilan dan mencegah munculnya kasus siswa “titipan”.

“Seperti misalnya ada siswa yang sebenarnya NEM nya rendah atau tidak memenuhi syarat untuk masuk salah satu sekolah SMA atau SMK Negeri, namun karena ada titipan atau jatah pejabat atau profesi tertentu, anak tersebut bisa masuk, ini harus dicegah sejak awal” ujar Edi Winarto dalam pernyataannya, Minggu (24/6/2018)

Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini meminta semua masyarakat dan aktivis sosial untuk mengawasi kemungkinan munculnya siswa yang sebenarnya tidak lolos seleksi NEM di salah satu sekolah, namun ia tetap bisa masuk karena melalui “jalur belakang”.

Edi Winarto juga mengkritik sistem pendaftaran online yang sempat ngadat atau error di hari pertama. Edi Winarto menilai Gubernur Banten Wahidin Halim seharusnya bersikap tegas dalam menuntaskan kasus terjadinya error saat pendaftaran online dimulai di hari pertama.

Pendaftaran PPDB secara online sempat rusak dan error akibat sistemnya ngadat di hari pertama pendaftaran Kamis 21 Juni 2018. Akibatnya ribuan calon siswa yang ingin mendaftar secara online tidak bisa mengakses.

Edi Winarto mengkritik, ketidaksiapan tim yang mendesain pendaftaran secara online.

“Seharusnya sejak awal tim IT bisa mengantisipasi jika ada masalah menumpuknya jumlah yang mengakses PPDB, dan saya kira Bapak Gubernur harus langsung mengambil kebijakan, melapis tim. Jangan mengandalkan satu tim atau satu orang yang paham IT,” katanya.

Menurut Edi Winarto, masuknya data secara online juga harus diawasi. Karena pelaksanaan pendaftaran siswa baru, proses tahapannya sebagian masih dilakukan secara manual.

Terutama menjaga jangan sampai ada dugaan PPDB kecolongan seperti tahun sebelumnya. “Tahun lalu saat penerimaan siswa baru sempat terdengar nada miring ada beberapa siswa diduga titipan, indikasi ini harus dicegah sejak awal agar tidak terjadi pungli atau korupsi dan ketidakjujuran dalam penerimaan siswa baru,” paparnya.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Amal Herawan Budi, menjelaskan penyebab server PPDB ngadat akibat warga berlomba mendaftar dan mengakses website PPDB Banten berbarengan sejak Rabu malam, 20 Juni 2018.

Padahal pendaftaran online baru dibuka pada Kamis, 21 Juni 2018. “Warga tidak sabar untuk pendaftaran sekolah. Membludak pengunjungnya, sampai 13 juta, perkiraan sekitar 1 juta pengunjung,” kata Amal, Jumat (22/6/2018)

Amal menjelaskan bahwa gangguan bersifat teknis dan bisa diatasi. Dia menyebutkan istilah, “Bottleneck karena traffic yang sangat tinggi.”

Dari data yang diperoleh Tempo, laman PPDB sudah dikunjungi 13 juta pengguna komputer sampai pukul 09.00 WIB, Kamis, 21 Juni. Amal memastikan kapasitas server yang digunakan Pemerintahan Provinsi Banten masih mencukupi karena sebesar 122,25 GB.

Pendaftaran PPDB online SMA/SMK Banten dibuka hingga 27 Juni 2018. Lebih dari dua ratus ribu siswa lulusan SMP/Madrasah Tsanawiyah serta lulusan Paket B akan mendaftar ke SMA dan SMA negeri di Banten. Mereka memperebutkan 70 ribu kursi yang tersebar di 222 sekolah: 75 SMKN dan 140 SMAN. (tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *