EDITOR.ID, Jakarta, – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah untuk memprioritas alokasi anggaran untuk pelaksanaan program strategis yang esensial dan dibutuhkan masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Munas V APKASI) Tahun 2021, Jumat (26/03/2021) pagi, dari Istana Negara, Jakarta.
“Program-program strategis di kabupaten yang memecahkan masalah-masalah mendasar dan bisa membawa lompatan besar ke depan terus harus dikawal dan diprioritaskan,†ujarnya.
Terkait hal tersebut, Kepala Negara mengingatkan para kepala daerah untuk melakukan konsolidasi anggaran. Rencana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diperhitungkan secara detail dan difokuskan pada program prioritas yang esensial dan dibutuhkan masyarakat.
“Lakukan konsolidasi anggaran, skala prioritas, untuk menghasilkan produk yang maksimal, yang benar-benar dicari, yang benar ada manfaatnya secara langsung untuk rakyat,†tegasnya.
Presiden mencontohkan, jika prioritas kabupaten tersebut adalah pembangunan pasar, pembukaan sawah, atau pembangunan jalan maka anggaran harus diprioritaskan untuk pelaksanaan program tersebut.
Skema pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas tersebut, imbuh Kepala Negara, juga akan memudahkan pengawasan penggunaannya.
“Anggaran itu terbatas, APBN juga terbatas, APBD juga terbatas, ini jangan diecer-ecer, jangan dibagi rata. Dan yang paling penting, kalau anggaran itu difokuskan, ada skala prioritas, ngontrol-nya itu mudah, manajemen pengawasannya gampang,†tuturnya
Lebih lanjut, Kepala Negara juga mengingatkan dalam pelaksanaan program tersebut diperlukan perencanaan yang detail dan matang serta manajemen pengawasan yang baik. Ditekankannya, program yang dilakukan pemerintah harus memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ini masalah manajemen yang banyak terjadi adalah missed-management. Tidak ada manajemen kontrol yang baik sehingga selesainya tidak tepat waktu, kualitas enggak baik. Sehingga yang baik hanya apa? Catatan belanjanya yang baik, wah laporannya yang baik, tapi hasilnya di lapangan tidak baik, dan hasilnya tidak dinikmati oleh rakyat. Ini yang harus kita hindari,†tegasnya. (Tim)
