Jakarta, EDITOR.ID,- Jenderal bintang tiga aktif Polri Komjen Pol Muhammad Fadil Imran yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Kabaharkam) mendapat tambahan jabatan baru sebagai komisaris di PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID, holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang industri pertambangan. Gajinya pun bertambah.
Tak hanya Fadil Imran, Polri juga menempatkan mantan jenderalnya duduk di Komisaris BUMN yang menguasai pengelolaan Freeport, Timah, Aneka Tambang, dll ini. Dia adalah mantan Kakorlantas Irjen Pol Firman Santyabudi yang sekarang sudah pensiun. Irjen Firman adalah putra dari mantan Wapres Jenderal Purn Try Sutrisno.
Sosok Komjen Pol Muhammad Fadil Imran
Pria kelahiran 14 Agustus 1968 merupakam lulusan Akpol 1991. Sebelum menjabat Kabaharkam Polri, Fadil Imran mengawali karier sebagai Wakasat Sabhara Polres Metro Jakarta Barat, kemudian menjabat beberapa posisi penting.
Pada tahun 1999, ia menjabat sebagai Kapolsek Metro Cengkareng kemudian menjabat sebagai Kapolsek Metro Tanah Abang pada tahun 2002.
Setelahnya, ia menjabat sebagai Kasat III Ditreskrimum Polda Metro Jaya sekaligus Kapolres KP3 Tanjung Priok pada tahun 2008, kemudian Wadirreskrimum Polda Metro Jaya pada tahun 2009. Pada tahun 2011, ia dipromosikan sebagai Kasubdit IV Dittipidum Bareskrim Polri dan Dirreskrimum Polda Kepulauan Riau.
Pada tahun 2013, Fadil menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat. Pada tahun 2015, ia menjabat sebagai Anjak Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri.
Setelah itu, ia menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Metro Jaya sekaligus Wadirtipideksus Bareskrim Polri pada tahun 2016, i
Jabatannya dinaikkan menjadi Dirtipidsiber Bareskrim Polri pada tahun 2017. Ia kemudian dipromosikan sebagai Dirtipidter Bareskrim Polri pada tahun 2018 dan Sahlisosbud Kapolri pada tahun 2019.
Fadil juga pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur pada 2020. Lalu dimutasi bermutasi menjadi Kapolda Metro Jaya. Selama menjadi Kapolda di Jatim dan Metro Jaya, ia menginisiasi Kampung Tangguh, sebuah komunitas tangguh prokes dan keamanan yang terbukti efektif menekan COVID-19.
Saat ini, jabatan terakhir yang dipegang oleh Fadil adalah Kabaharkam Polri sejak dilantik tahun 2023.
Kini, sang jenderal juga menjabat sebagai komisaris Komisaris PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID, Holding BUMN di sektor pertambangan.
Inilah Jajaran Direksi dan Komisaris Baru MIND ID
Pengangkatan Muhammad Fadil Imran bagian dari perombakan jajaran direksi dan komisaris di holding pertambangan BUMN, Mining Industry Indonesia (MIND ID) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Selasa (11/6/2025).
Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 10 Juni 2025, MIND ID merombak jajaran komisaris dan direksi perseroan. Terdapat tiga orang komisaris baru yang ditunjuk, salah satunya adalah Fadil Imran. Dua komisaris baru lainnya adalah Astera Primanto Bhakti dan Tri Winarno.
Dari bagian direksi, terdapat tiga tambahan direktur, yakni Direktur Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Mineral, Direktur Strategi Hilirisasi dan Ekosistem Mineral, dan Direktur Transformasi Korporasi dan Human Capital Management.
Budi Santoso ditunjuk menjadi Direktur Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Mineral. Sebelum bergabung dengan MIND ID, Budi pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Minera Nusa Drillindo dan menjabat sebagai Project Development and Operation serta Senior Management di beberapa perusahaan tambang.
Kemudian, Tedy Badrujaman menjadi Direktur Strategi Hilirisasi dan Ekosistem Mineral.
Tedy sebelumnya menjabat sebagai Senior Advisor di PT Wanatiara Persada, Komisaris PT Jaya Minerals & Metal, dan Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2015.
Sementara Direktur Transformasi Korporasi dan Human Capital Management adalah Pambudi Sunarsihanto.
Dia pernah menjabat sebagai Human Capital Director di Kapal Api Group, Direktur Sumber Daya Manusia di Bluebird Group, Danone, dan Citibank.
Selain itu, terdapat juga nama Firman Santyabudi yang menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko dan HSSE. Putra Wakil Presiden ke-6, Try Sutrisno, ini menggantikan Nur Hidayat Udin.
Dengan latar belakang Polri, jabatan terakhir Firman adalah Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas).
Suara Istana Soal Fadil Imran Jenderal Aktif Apakah Perlu Mundur?
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespons penunjukan Fadil Imran menjadi komisaris. Prasetyo berdalih tidak mengetahui jika Fadil harus mundur atau tidak dari kepolisian ketika diangkat menjadi komisaris BUMN.
Politikus Gerindra itu justru meminta awak media bertanya langsung kepada Fadil Imran. “Tanyakan kepada Fadil, ya, ” kata Prasetyo, yang juga juru bicara Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 11 Juli 2025.
Prasetyo juga tidak mengetahui mekanisme pengangkatan seorang perwira polisi aktif menjadi sebagai komisaris BUMN. Sehingga ia pun lagi-lagi meminta wartawan bertanya kepada Fadil Imran. “Mekanismenya ditanyakan (ke Fadil Imran),” kata Prasetyo.
Ini Jawaban Polri Soal Jenderalnya Jabat Komisaris BUMN
Menanggapi pengangkatan Fadil Imran sebagai Komisaris BUMN, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan memeriksa data dan peraturan.
“Nanti kita cek dulu ya,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho saat ditemui di depan Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Sandi, yang terus dicecar mengenai status Fadil selaku polisi aktif, ini mengaku akan lebih dahulu memeriksa aturan yang ada sebelum memberikan tanggapan yang lebih komprehensif.
“Nanti kita cek. Kita cek dengan aturannya nanti,” ujar dia.
DPR: Polisi Harus Fokus Penegakan Hukum Bukan Ngurusi BUMN
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Nasir Djamil sempat mengingatkan adanya potensi bahaya dari pengangkatan perwira Polri sebagai komisaris BUMN di bidang pertambangan tersebut.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu berpendapat bahwa polisi aktif seharusnya menjunjung profesionalitasnya.
“Anggota polisi harus fokus di bidang penegakan hukum, apalagi (kalau) di bidang pertambangan dikhawatirkan bias kepentingan,” kata dia di Kompleks DPR, Jakarta, pada Kamis, 3 Juli 2025.
Ia pun mendesak agar pemerintah menjelaskan tujuan di balik pengangkatan Fadil Imran sebagai komisaris MIND ID. Legislator asal Aceh itu mengatakan penempatan polisi di luar penegakan hukum harus didasarkan pada perintah resmi. (tim)
