“Kalau capres, para capres itu 01 dan 03 bicara tentang hak angket itu adalah ungkapan dari mereka-mereka, toh mereka bagian dari proses, pemilik dari partai politik adalah ketua umum,” tuturnya.
Dia mengungkapkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh belum memberikan pernyataan terkait wacana hak angket tersebut. “Nah ketua umum belum sama sekali memerintahkan angket itu maju atau tidak,” tegas Sahroni.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengusulkan agar partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR. Hal ini mendapat respons positif dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan.
Ganjar menyebut hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilpres 2024.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Senin (19/2).
Adapun partai pengusung Ganjar yang berada di DPR ialah PDIP dan PPP. Usulan ini katanya telah disampaikan dalam rapat TPN pada Kamis (15/2). Ganjar mengaku telah menyampaikan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat terkait berbagai dugaan kecurangan di Pilpres 2024.
Sementara Anies menyebut partai di Koalisi Perubahan, yakni PKB, NasDem, dan PKS, akan siap bekerja sama. Anies mengatakan pihaknya akan siap dengan data-data yang sudah ditemukan. Dia yakin partai-partai di Koalisi Perubahan siap mendukung gerakan itu.
“Gini, ketika kita mendengar akan melakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, Fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan, Partai NasDem, PKB, PKS, akan siap untuk bersama-sama,” kata Anies di Yusuf Building Law Firm, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).
Partai NasDem Berkomitmen Mengawal Pemerintahan Jokowi Hingga Tuntas
Pengamat politik dari Indonesian Public Watch Integrity (IPWI) Asri Hadi menilai Ketua Umum Partai NasDem sejak awal terus menegaskan bahwa dirinya dan partainya akan tetap menjaga komitmen untuk mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga akhir masa pemerintahannya.
“Sebagai partai pendukung pemerintah, Partai NasDem tetap konsisten dan komitmen untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan Jokowi dengan aman dan lancar, tak boleh ada gangguan dari manapun termasuk dari parlemen,” kata Asri Hadi.
Sehingga hal ini akan membuat Partai NasDem tak akan mendukung hak angket. Apalagi Ketum Partai NasDem Surya Paloh sudah bertemu dengan Presiden Jokowi dalam acara makan malam di Istana belum lama ini. Hal tersebut semakin menunjukkan kedua tokoh tidak ada perselisihan dan hubungannya makin harmonis.
