DPR Minta Jokowi Perhatikan Industri Maritim Yang Nyaris Tenggelam

Bambang Haryo: Dibebani Pajak, Perijinan Berbiaya Tinggi serta Perhatian Pemerintah Kurang, Industri Maritim Terpuruk

EDITOR.ID, Surabaya,- Anggota Komisi V DPR-RI, Bambang Haryo Soekartono menyoroti perhatian dan kebijakan Pemerintahan Joko Widodo yang kurang berpihak kepada industri maritim. Diantaranya masalah pembebanan pajak, perijinan yang berbiaya tinggi (highly regulated), dan belum optimalnya pembangunan infrastruktur.

Padahal sesuai Nawacita kabinet Jokowi-JK, Industri Maritim menjadi salah satu program unggulan Pemerintah. Namun dalam kenyataannya industri maritim ini justru menjadi anak tiri di negeri sendiri. Kurangnya perhatian pemerintah dan high cost yang terjadi dalam Industri maritim menyebabkan bisnis industri maritim mengalami keterpurukan.

Mulai dari, industri galangan kapal, industri perikanan, industri pelayaran.

“Bahkan karyawan ahli las di galangan kapal banyak yang beralih profesi menjadi ojek online karena tidak ada pekerjaan di galangan-galangan,” ujar Bambang Haryo di Surabaya, Minggu (28/7/2019)

Menurut Bambang Haryo, hampir 50 persen galangan kapal Indonesia mengalami kesulitan, lantaran kurangnya perhatian pemerintah terhadap Industri Maritim.

“Keterpurukan pada Industri Maritim ini karena bunga bank diatas bunga komersial dan sulit mendapatkan dana investasi karena dianggap industri high risk, padahal di Malaysia, bunga bank industri maritim sepertiga dari bunga komersil,” jelas politisi senior Partai Gerindra yang terpilih kembali sebagai anggota DPR-RI ini.

Lebih lanjut, Bambang juga memaparkan mengenai tingginya nilai perpajakan yang dibebankan kepada industri pelayaran yaitu 1,2 persen final pendapatan, kemudian Pendapatan Negara bukan Pajak (PNBP) naik 100 persen – 1000 persen mulai tahun 2017.

Mengenai regulasi, Bambang berpendapat banyaknya regulasi perijinan sehingga terkesan highly regulated yang berbasis biaya.

“Ya, Infrastruktur kurang diperhatikan, salah satu contoh di lintasan Merak-Bakauheni dari 70 kapal hanya bisa beroperasi 28 kapal karena kurangnya infrastruktur dermaga atau tempat sandar kapal” tutur pria yang juga berprofesi sebagai pengusaha ini.

Industri Maritim ini seharusnya, kata Bambang Haryo, memberi dampak pertumbuhan ekonomi termasuk di bidang pariwisata tapi Industri maritim justru mengalami kemunduran di kabinet saat ini.

Industri Galangan Kapal ikut lesu akibat terpuruknya Industri Maritim. Kebijakan Pemerintah yang Kurang Berpihak kepada Industri Maritim menjadi penyebab industri ini nyaris tenggelam (ist)

Untuk itu, Bambang berpendapat pemerintah lebih fokus memperhatikan fasilitas, insentif dan kemudahan perijinan untuk industri maritim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

%d bloggers like this: