Jadi harapan penulis, di Kabinet pemerintahan era Jokowi periode 2019-2024 sudah dilakukan sistem e-Government. Dan ini harus bisa dituntaskan dan bisa dioptimalkan.
Masalah yang muncul ini semua terjadi karena selama ini pengerjaan dilakukan secara manual.
Kita lihat sekarang ada beberapa contoh yang bisa kita lihat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah Sumatera Selatan. Dalam pelayanan pemerintahan Sumsel bahwa ada suatu perusahaan asing yang sudah me nasional yang sedang membangun sistem digital disana dengan e-Government di Kota Palembang dan sekitarnya.
Contoh ini paling tidak bisa kita bisa jadikan sebagai tolok ukur untuk bisa diterapkan di sejumlah daerah bermasalah. Sehingga tidak ada lagi yang namanya pemberian data dan informasi yang salah dan fiktif.
Pandangan penulis secara hukum agar penuntasan masalah ini secara menyeluruh dilakukan sampai ke akar-akarnya agar tidak lagi terjadi kebohongan “Desa Hantu.”
Yang kedua, perlu dilakukan evaluasi dan juga audit sesungguhnya oleh Kementrian Dalam Negeri dalam hal ini untuk mengusut tuntas seluruh wilayah, terutama di Indonesia bagian Timur yang notabene masih sangat tertutup.
Sehingga bisa kita petakan mana kira-kira wilayah atau daerah-daerah yang berpotensi mengalami kesalahan tata kelola pemerintahan. Karena tidak tertutup kemungkinan ada daerah-daerah di Indonesia Timur yang masih banyak mengalami hal-hal seperti ini yang pada akhirnya dijadikan sebagai lahan empuk bagi oknum pemerintahan daerah setempat. (****)
