EDITOR.ID, Jakarta,- Ditengah menghadapi Pandemi Covid, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak segera beradaptasi dan mengubah strategi bisnis. Akibatnya, usaha sepi dan sebagian BUMN menanggung utang besar karena target pendapatan tak tercapai, yang terjadi justru minus.
Salah satunya BUMN pengelola bandara, PT Angkasa Pura I. Disaat lalu lintas perjalanan udara mengalami penurunan tajam akibat pembatasan aktivitas manusia, PT AP tak segera melakukan perubahan besar mengantisipasinya. Namun cenderung stagnan dan tak kreatif.
Akibatnya PT Angkasa Pura menanggung utang segunung, mencapai Rp 35 Triliun. Perusahaan ini semakin bingung. Kini PT AP I tengah berusaha melakukan restrukturisasi beban utangnya yang tinggi.
Tak hanya negosiasi ulang, PT AP I juga terpaksa melakukan pengurangan pegawainya. Diantaranya tidak memperpanjang kontrak karyawan outsourcing.
Dari keterangan resmi perusahaan, upaya yang dilakukan mulai dari aset recycling, intensifikasi penagihan piutang, pengajuan restitusi pajak, efisiensi operasional, simplifikasi organisasi, penundaan investasi dan mendorong anak usaha mencapai sumber pendapatan baru.
Diharapkan dari hasil restrukturisasi akan mendapat dana tambahan mencapai Rp 3,8 triliun, dengan nilai efisiensi sebesar Rp 704 miliar dan perolehan fundraising sebesar Rp 3,5 triliun.
“Kami optimis restrukturisasi memperkuat profil keuangan perusahaan ke depan,” kata Direktur Utama Angkasa Pura I Airports Faik Fahmi, dalam keterangan, Senin (6/12/2021).
Membengkaknya utang PT Angkasa Pura diakibatkan beban usaha dari dampak kerugian pengelolaan sejumlah bandara di Indonesia. Dalam setahun terakhir bandara sangat sepi penumpang.
Yang terbaru ialah bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo. Bandara itu sepi karena imbas dari pandemi, hingga membuat pihak operator yakni PT Angkasa Pura I terbelit utang.
Wakil Menteri BUMN (Wamen BUMN) Kartika Wirjoatmodjo bahkan mengatakan, bandara baru Yogyakarta International Airport (YIA) menjadi beban perusahaan.
“Memang AP I sekarang tekanannya berat sekali, kondisi keuangan mereka ini sekarang utangnya mencapai Rp 35 triliun. Dan kalau kita rate, loss-nya bulanan mereka Rp 200 miliar itu mereka setelah pandemi utangnya bisa Rp 38 triliun,” kata Tiko, sapaan akrabnya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jumat (3/12/2021) lalu.
Sementara Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga, mengatakan dalam upaya restrukturisasi yang dilakukan tidak hanya memundurkan kewajiban pembayaran utang perseroan, namun perampingan tumbuh perusahaan juga dilakukan.
“Mereka juga sudah lakukan efisiensi dari tenaga kerja. Tapi tidak PHK. Mereka hanya mengurangi karyawan dari 9.000 menjadi 7.000. dari angka yang dikurangkan 2.000 itu merupakan karyawan dari outsource yang sudah habis masa kontraknya,” kata Arya dalam Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (7/12/2021).
Arya menegaskan tidak ada PHK atau pemotongan kontrak di tengah masa kerja, hanya tidak memperpanjang masa kontrak supaya perseroan lebih efisien. Terlebih pengguna penerbangan di Indonesia saat ini masih sedikit.
“Dengan adanya corona itu AP hanya butuh sekitar 7.000 personel baik organic maupun non organic, Semua dipastikan sudah dipenuhi hak dan kewajibannya,” katanya. (tim)
