Penanganan Sarana dan Prasarana Umum
Tak hanya itu, Prasetio juga menilai, Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) kini tidak bekerja maksimal. Hasil tinjauan Prasetio ke kawasan terdampak banjir di Gunung Sahari, Jakarta Pusat memperlihatkan PPSU hanya menunggu komando baru kemudian turun ke lapangan.
“PPSU tidak dimaksimalkan. Sekarang komandonya di lapangan bingung. Dia menunggu komando aja,” ujar politikus PDIP ini.
Kembali Agus Pambagio menilai Gubernur Anies belum cukup sigap menghadapi banjir-yang sudah menjadi bencana rutin Ibukota. Ia menduga sejumlah langkah buruk pemprov, di antaranya memastikan pompa-pompa air berfungsi dan dijalankan, pembersihan selokan dan drainase di sejumlah titik, terutama normalisasi sungai.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah kebijakan normalisasi sungai yang dilakukan pemprov DKI sebelumnya, namun sempat berubah menjadi naturalisasi di bawah kepemimpinan Anies sejak 2017 silam. Kebijakan itu tak lepas dari janji politik Anies dalam Pilkada DKI 2017.
Agus melanjutkan, akibatnya sejumlah daerah yang biasanya tak terdampak banjir kini kena imbas pula.
penanggulangan banjir
Perkara tersebut menurut Agus juga harus dipikirkan mengingat bulan ini baru memasuki musim hujan. Ia khawatir kondisi ini kian parah jika melihat program penanggulangan banjir seperti normalisasi sungai di Jakarta tak berjalan.
Mestinya, kata dia, pemerintah daerah dan pusat mampu lebih matang menyusun program dengan lebih baik, terlebih ada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memasok data.
Pemerintah, kata Agus, harus lebih giat mengurangi sebaran banjir, di antaranya dengan mempercepat normalisasi sungai, melakukan pengerukan sungai secara berkala, memastikan pompa air bekerja, dan menyiapkan tanggul-tanggul.
Meski mengakui banjir tak akan sepenuhnya punah dari Jakarta, ia menyebut setidaknya dampak bah bisa ditekan.
“Untuk itu harus dilakukan pencegahan-pencegahannya, mengurangi, tidak menghilangkan. Banjir tidak mungkin hilang dari Jakarta. Karena land subsidence-nya [penurunan tanahnya] sudah sangat parah dan persoalan tata ruang sudah sangat ngaco. Tapi itu bisa dikurangi,†ujar Agus.
Agus juga mengapresiasi rencana Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang akan menurunkan 280 pegawainya untuk mencari dan mengungkap misteri dibalik banjir dan macetnya aliran air di Jakarta.
Menteri Basuki Turunkan 280 Pegawai
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan telah menerjunkan 280 pegawainya untuk menyingkap ‘misteri’ penyebab banjir di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada malam Tahun baru 2020. Pegawainya diterjunkan ke 180 titik banjir guna mengantisipasi puncak curah hujan yang diperkirakan terjadi pada pertengahan Januari 2020.
