Jakarta, EDITOR.ID,- Sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) saat ini mengeluhkan soal kelangkaan alat dan jasa pengeboran migas. Jika tidak segera diatasi hal ini akan mengganggu upaya industri hulu minyak dan gas bumi (migas) di tanah air dalam meningkatkan kapasitas pengeboran minyak sebagaimana jadi target pemerintah.
Hal ini diungkapkan Drilling Operation Manager PetroChina International Jabung Kiki Ariefianto saat memberikan pemaparan pada acara Buka Puasa bersama media di Jakarta, Jumat (7/3/2025)
Oleh sebab itu PetroChina International Jabung Ltd meminta pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut.
“Kami menghadapi beberapa kelangkaan barang dan jasa untuk pengeboran walaupun saat ini masih bisa kita tahan dan ini kami membutuhkan perhatian dari pemangku kebijakan untuk memperhatikan hal ini (kelangkaan alat pengeboran),” ujar Kiki.
Lebih jauh Kiki mengungkapkan bahwa implikasi dari kelangkaan alat pengeboran sumur migas alias rig adalah meningkatnya biaya pengeboran secara signifikan.
Misalkan, ketika pemerintah meminta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk meningkatkan produksi, maka semakin banyak KKKS yang membutuhkan alat pengeboran sumur migas.
Tingginya permintaan atau demand atas alat pengeboran yang tidak selaras dengan ketersediaan alat pengeboran lantas menyebabkan biaya pengeboran akan naik dengan signifikan.
“Ini menyulitkan kami sebagai operator,” ucapnya.
Kiki masih melihat kesempatan atau peluang bagi kegiatan hulu migas di Indonesia. Hingga kini, kata dia, PetroChina masih menjaga produksi migas di kisaran 50–55 juta barel ekuivalen per hari (MBOEPD).
“Kalau kami tidak melakukan apa-apa, tidak mengebor, mungkin pada saat ini kami sudah tidak berproduksi lagi. Ini karena cepatnya lanjut decline produksi dari minyak dan gas di lapangan kami,” kata dia. (tim)
