Jakarta, EDITOR.ID,- Kasus Korupsi Pertamina membuat rapat antara Komisi VI DPR dan PT Pertamina (Persero) sempat memanas. Puncaknya ketika nama mantan Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dibawa-bawa terkait kasus korupsi tata kelola minyak Pertamina.
Suasana panas muncul ketika Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade yang juga politisi Partai Gerindra menyentil nama Ahok. Tak terima nama Ahok dibawa-bawa, anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP Rieke Dyah Pitaloka menantang Andre menghadirkan Ahok.
Perdebatan sengit antar anggota DPR tersebut terjadi dalam rapat dengar pendapat antara Pertamina beserta holding-nya dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Perdebatan panas bermula ketika Andre Rosiade mengaku dirinya terkejut karena mendadak dibully warganet yang menurutnya buzzer Ahok pada 1 Maret 2025.
Andre mengeklaim semua media sosialnya diserang oleh ribuan akun yang dia sebut sebagai buzzer Ahok.
“Buzzer-nya banyak, akunnya following-nya 0, followers-nya 0, saya screenshot. Kalau diproses hukum, saya bisa buktikan itu, Pak. Jadi itu buzzer Ahok,” ujar Andre sebagaimana dilansir dari Kompas.com.
Andre mengatakan, setelah dia cari tahu, rupanya buzzer itu menyerang dirinya karena pernah meminta Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengganti Ahok dari kursi Komut Pertamina pada 15 Februari 2020.
Andre mengakui, saat itu, ketika masih menjadi anggota Komisi VI DPR, dirinya meminta Ahok diganti karena membuat kegaduhan di Pertamina.
Dia juga menyoroti Ahok yang cuma berkunjung ke kilang Pertamina sebanyak satu kali saja, tanpa pernah mengunjungi kilang-kilang lainnya setelah itu.
“Bapak-bapak ini tahu bagaimana Ahok membentak orang tua. Pak Kus itu karena Ahok meminta ada yang ingin dinaikkan promosi, tapi Pak Kus tak mampu menaikkan. Dimaki-makilah Pak Kus itu, ‘Saya bisa ganti Anda loh. Saya bisa bicara ke Menteri BUMN. Kalau Menteri BUMN tidak setuju, saya bisa ngomong ke Presiden’,” ungkap Andre.
“Karena Ahok dulu temannya Presiden. Sakti mandra guna. Dulu. Karena meskipun saya minta dicopot, tidak akan dicopot. Sakti mandra guna, keluar dari penjara jadi komut,” tambahnya dengan nada tinggi.
“Itu Ahok ngapain saja, padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi Komut Pertamina. Karena Ahok itu Komisaris Utama 2019 sampai 2024. Bayangin puluhan miliar per tahun, belum lagi rajin main golf. Itu fasilitas Ahok yang didapatkan jadi Komut Pertamina,” sambung Andre lagi.
Kemudian, Andre membandingkan Menteri BUMN, Erick Thohir, dengan Ahok dalam menyikapi kasus korupsi.
Erick, kata Andre, datang langsung ke Kejagung untuk memproses kasus korupsi di BUMN.
Erick juga menyerahkan data kepada aparat penegak hukum.
“Pak Erick bersama Pak Prabowo punya data. Pak Erick lapor ke Pak Prabowo, langsung diproses, bagaimana? Pak Prabowo mengatakan, ‘Lanjutkan langsung proses hukum’. Diproses (korupsi) Asabri. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada enggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Enggak ada kan?” ujar Andre.
Tak terima nama Ahok yang kini jadi politisi PDIP dibawa-bawa dalam rapat, anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, tiba-tiba berteriak kepada Andre.
Rieke meminta Ahok dipanggil ke rapat DPR. Namun, Andre menolak.
“Panggil Ahok ke sini,” teriak Rieke.
“Ngapain dipanggil? Ngapain kita kasih panggung seseorang yang sudah pensiun, enggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejagung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ini kan pahlawan kesiangan,” balas Andre.
Menurut Andre, jika Ahok memiliki data terkait kasus korupsi Pertamina, seharusnya dia membawa data itu ke Kejagung, Polri, ataupun KPK.
Dia menegaskan, pengawasan seperti itulah yang Ahok harus lakukan ketika masih menjabat Komut Pertamina dulu.
“Kalau sekarang Kejagung melakukan penangkapan di era Prabowo, lalu dia ngebacot, ‘Oh saya punya data’. Lah elu ngapain saja bro selama ini? Ini kan orang sudah pensiun, tidak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejagung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer kembali. Ini gaya politisi numpang tenar, pansos kemampuan kinerja Kejagung di era Presiden Prabowo,” imbuh Andre. (tim)
