SOFIFI, EDITOR .ID — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, kembali menegaskan komitmennya dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Beliau menyatakan bahwa keterlibatannya di dunia politik bukanlah untuk membangun jenjang karier jangka panjang atau memburu jabatan kekuasaan, melainkan demi menuntaskan amanah serta janji-janji politik mendiang suaminya, Benny Laos.
“Saya hadir bukan untuk mencari jabatan. Fokus utama saya adalah memastikan program-program kesejahteraan masyarakat Maluku Utara—khususnya di sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur daerah—dapat terealisasi dengan baik,” ujar Sherly.
Gubernur Maluku Utara (2025–2030)
Sherly Tjoanda terjun ke panggung Pilkada Maluku Utara 2024 untuk menggantikan mendiang suaminya, Benny Laos, yang wafat dalam insiden kecelakaan speedboat saat berkampanye. Kemenangannya membawa beliau resmi dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara.
Motif Utama Terjun ke Politik
Sherly secara konsisten menegaskan bahwa langkah politiknya murni untuk melanjutkan perjuangan dan menuntaskan janji-janji politik mendiang suaminya, bukan untuk menjadikan politik sebagai ajang berburu jabatan jangka panjang.
Fokus Kesejahteraan
Program-program utamanya berfokus pada pemenuhan hak dasar rakyat di Maluku Utara, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur daerah.
Meski berbagai dorongan kerap mengemuka agar dirinya melangkah ke panggung politik nasional, Sherly menegaskan tekadnya untuk tetap konsisten dan menyelesaikan seluruh tanggung jawabnya sebagai kepala daerah di Maluku Utara.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda memang tercatat sebagai salah satu kepala daerah (gubernur) terkaya di Indonesia. Total kekayaan bersihnya yang dilaporkan berada di kisaran Rp709,7 miliar hingga Rp972,1 miliar (tergantung pembaruan pelaporan dan penilaian akumulasi aset/utang).
Latar belakang dan rincian utama LHKPN milik Sherly Tjoanda mencakup beberapa hal sebagai berikut:
Asal-usul Kekayaan
Sebagian besar aset dan harta kekayaan yang dilaporkan merupakan aset gabungan dan warisan dari mendiang suaminya, Benny Laos. Sebelum terjun ke politik, Benny Laos adalah pengusaha sukses di bidang properti, perhotelan, pertambangan, dan berbagai lini bisnis investasi.
Rincian Aset Utama dalam LHKPN
Berdasarkan rincian LHKPN, komposisi harta kekayaannya didominasi oleh aset tidak bergerak dan surat berharga:
Tanah dan Bangunan (Properti): Mencapai lebih dari Rp200 miliar yang tersebar di ratusan titik/lokasi, termasuk di Morotai, Manado, Ambon, Jakarta, dan daerah lainnya.
Surat Berharga & Investasi
Menguasai porsi terbesar dengan nilai berkisar Rp245 miliar. Kas dan Setara Kas: Dana tunai maupun tabungan/deposito mencapai sekitar Rp146 miliar.
Harta Bergerak Lainnya & Aset Lain
Mencakup perhiasan, logam mulia, dan koleksi bernilai tinggi senilai puluhan miliar rupiah.
Alat Transportasi dan Mesin: Berisi jajaran kendaraan mewah (seperti Land Rover Range Rover, Lexus, Hummer, Toyota Alphard) dengan total nilai sekitar Rp7 miliar.
Posisi Dibandingkan Kepala Daerah Lain
Dengan total kepemilikan aset tersebut, nilai kekayaan Sherly Tjoanda melampaui rata-rata kepala daerah di Indonesia, menjadikannya gubernur dengan aset terbesar di periode kepemimpinannya saat ini.
Kondisi finansial ini juga sering dikaitkan dengan klaim politiknya bahwa ia telah “selesai dengan urusan ekonomi pribadi”, sehingga fokus keterlibatannya di pemerintahan murni untuk pelayanan publik dan meneruskan program-program almarhum suaminya tanpa kepentingan mencari finansial dari jabatan.
Tanggapan Pengamat Politik
Menanggapi sikap Gubernur Maluku Utara tersebut, Pengamat Politik dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate menilai bahwa langkah yang diambil Sherly mencerminkan tipe kepemimpinan berbasis komitmen moral (legacy-driven leadership).
“Keputusan Ibu Sherly untuk fokus menyelesaikan janji-janji mendiang Benny Laos di Maluku Utara menunjukkan bahwa beliau menempatkan legitimasi moral di atas ambisi politik praktis,” ujar sang pengamat.
Menurutnya, fenomena kepala daerah yang bergerak atas dasar amanah almarhum pasangan memberi warna tersendiri dalam dinamika politik lokal. Namun, tantangan terbesarnya adalah membuktikan bahwa komitmen tersebut dapat ditransformasikan menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata.
“Publik tentu mengapresiasi niat murni ini. Kini yang dinanti masyarakat adalah bagaimana transparansi dan eksekusi program pendidikan serta kesehatan gratis yang dahulu dicita-citakan almarhum Benny Laos dapat berjalan secara efektif hingga akhir masa jabatan,” tambahnya. (*)
