BENGKULU – EDITOR.ID Ruang publik Indonesia belakangan ini disuguhi pemandangan yang tak biasa sekaligus memprihatinkan. Penanganan aspirasi rakyat dan forum resmi negara yang seharusnya berlangsung bermartabat, justru diwarnai oleh maraknya gestur ejekan fisik dan verbal yang dinilai tidak pantas.
Peristiwa terbaru terjadi saat unjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional di depan Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (24/9/2026). Di tengah perjuangan massa aksi menyuarakan isu krusial terkait konflik agraria, seorang oknum pengaman berbaju hitam tertangkap kamera melakukan gestur mengejek dengan menjulurkan lidah (melet) dan menyeringai ke arah barisan pendemo. Video tersebut seketika tular di media sosial dan memancing amarah publik.
Fenomena ini rupanya bukan kasus tunggal. Hanya sepekan sebelumnya, Selasa (15/9/2026), aksi anggota DPR RI Moreno Soeprapto yang menjulurkan lidah di tengah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII bersama BUMN MIND ID juga menuai kritik tajam karena dianggap meruntuhkan etika forum formal ketatanegaraan. Tren ini sendiri dinilai banyak pihak mulai tereskalasi sejak Presiden Prabowo Subianto melontarkan diksi “nyenyenye” saat berpidato dalam Munas HIPMI (10/6/2026) untuk menyindir para pengkritik pemerintah.
Senjata Pengalih Perhatian dan Pembusukan Diskusi Publik
Maraknya gestur banal di ruang kekuasaan ini mencerminkan taktik komunikasi politik yang memprihatinkan. Dari kacamata analisis diskursus dan sosiologi politik, penggunaan gestur infantil berfungsi sebagai instrumen untuk menghindari pertanggungjawaban substansial.
Merespons isu-isu berat—seperti sengketa tanah rakyat atau tata kelola anggaran BUMN yang bernilai puluhan triliun rupiah—membutuhkan data, argumentasi rasional, serta keterbukaan. Menggunakan ejekan fisik atau frasa cemoohan menjadi “jalan pintas” paling murah untuk mendegradasi tuntutan publik dari masalah hukum/kebijakan menjadi sekadar kebisingan yang seolah layak diabaikan.
Ketika media dan masyarakat akhirnya terfokus membahas kontroversi etika gestur tersebut, esensi utama dari tuntutan rakyat secara tidak langsung berhasil diredam.
Efek Menular (Trickle-Down Effect) dan Degradasi Otoritas Moral
Gaya komunikasi yang ditunjukkan oleh jajaran elite di puncak pimpinan secara tidak langsung menetapkan standar moral baru bagi struktur di bawahnya. Ketika kritik diperlakukan sebagai ajang olok-olok di level panggung utama, pesan implisit yang ditangkap oleh anggota legislatif hingga aparat pengamanan di lapangan adalah: pengkritik tidak perlu dihormati.
Dampaknya bukan sekadar penurunan kualitas diskusi, melainkan degradasi otoritas moral negara itu sendiri. Negara tidak hanya bekerja menggunakan instrumen hukum dan kekuatan fisik, tetapi juga melalui wibawa moral. Ketika para pemangku jabatan mengadopsi cara-cara komunikasi jalanan yang tidak matang, kepercayaan publik terhadap legitimasi dan keseriusan institusi pemerintah berisiko mengalami kemunduran yang fatal. (*)
