Menko Pangan: Jumlah Dapur MBG Membludak, Duit APBN Boros Rp12 Triliun per Tahun

Jumlah dapur-dapur tersebut terus bermunculan tanpa terkendali dan berpotensi membuat dana APBN boros sekitar Rp 1triliun per bulan atau Rp12 triliun per tahun. Para pemilik dapur itu mendapat duit dari pemerintah Rp 6 juta per hari buat biaya sewa dan operasional.

Ilustrasi Dapur MBG

Jakarta, EDITOR.ID,- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menangkap sinyalemen adanya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) membengkak dari yang ditargetkan.

Jumlah dapur-dapur tersebut terus bermunculan tanpa terkendali dan berpotensi membuat dana APBN boros sekitar Rp 1triliun per bulan atau Rp12 triliun per tahun. Para pemilik dapur itu mendapat duit dari pemerintah Rp 6 juta per hari buat biaya sewa dan operasional.

Jika jumlah dapur MBG membludak ribuan maka pemerintah akan tekor untuk terus membayari keberadaan dapur tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah akan menata ulang titik-titik dapur MBG yang terus dibangun tanpa kendali. Penataan ini diharapkan selesai dalam satu bulan.

“Yang baik diteruskan, yang tidak baik temuan-temuan ini akan ditata dan dibenahi lebih lanjut,” kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (11/6/2026).

Ditegaskan Zulhas titik SPPG akan dibedakan menjadi wilayah aglomerasi dan terpencil (3T). Pemerintah awalnya merencanakan pembangunan 21.000 titik SPPG di wilayah aglomerasi, namun realitanya saat ini jumlah dapur sudah mencapai 27.877 titik. hal ini menandakan adanya pembengkakan keberadaan 6.877 titik SPPG.

“Berdasarkan laporan Bu Nanik (Kepala BGN), jika setiap dapur mendapatkan insentif Rp 6 juta per hari, maka ada pemborosan pengeluaran Rp 1 triliun per bulan. Kalau satu tahun mencapai Rp 12 triliun,” ujarnya.

Untuk itu pemerintah memutuskan untuk melakukan penataan ulang agar bisa diperbaiki dan diselesaikan.

Selain wilayah aglomerasi, pembengkakan juga terjadi di SPPG wilayah terpencil atau 3T. Pemerintah menargetkan untuk membangun 2000 titik di wilayah tersebut namun realitanya menjadi 8.617 titik. Hal ini menandakan adanya pembengkakan 6.138 titik.

“(Targetnya) 2000 titik, sekarang sudah selesai 1700. Mestinya kan tinggal (bangun) 300,” ucapnya.

Data SPPG yang berpotensi ditutup

Badan Gizi Nasional (BGN) sedang melakukan evaluasi kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Apakah lokasi mereka berdekatan antar satu dapur dengan dapur lainnya.

Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan pihaknya masih mengumpulkan data dari seluruh SPPG sebelum mengambil keputusan lebih lanjut, termasuk menutup SPPG bermasalah.

Nanik belum dapat memberikan angka pasti mengenai jumlah dapur MBG yang operasinya akan dihentikan nantinya.

“Masih dalam tahap evaluasi, dikumpulkan dulu datanya,” kata Nanik lewat pesan singkat WhatsApp pada Selasa (9/6/2026).

Nanik mengungkapkan BGN mempertimbangkan sejumlah aspek teknis dan operasional dalam proses evaluasi tersebut. Beberapa faktor yang menjadi perhatian antara lain luas dapur, kelengkapan peralatan, serta lokasi SPPG. “Faktor yang menjadi pertimbangan yakni luas dapur, peralatan, lokasi, dan lain-lain,” ujar Nanik.

Nanik belum dapat menentukan jadwal atau tahapan pasti penutupan SPPG ke depannya. Menurutnya, proses evaluasi masih berlangsung sehingga belum ada keputusan mengenai waktu pelaksanaan penutupan.“Masih dievaluasi, kok bicara termin,” kata Nanik. ****

Leave a Reply