Jakarta, EDITOR.ID,- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak wacana penempatan institusi Polri berada di bawah kementerian. Sigit tetap menolak meskipun dirinya dijadikan menteri dalam kementerian baru yang nantinya menaungi Polri. Kapolri bahkan menegaskan lebih baik menjadi petani jika ada pihak yang memintanya menjadi Menteri Kepolisian.
Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dihadapan anggota DPR saat rapat bersama Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Jenderal Listyo pun memastikan ia akan menolak jika ditawari jadi Menteri Kepolisian. Kapolri lebih memilih jadi petani.
“Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan bapak ibu sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian,” tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit.
“Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik jadi petani,” tambahnya.
Jenderal Listyo kemudian mengisahkan ada pihak yang pernah menawarinya menjadi Menteri Kepolisian, namun tawaran tersebut ia tolak. Listyo menegaskan, dirinya lebih baik menjadi petani daripada memimpin Polri yang harus berada di bawah kementerian.
“Jadi, kalau tadi saya harus memilih, karena beberapa kali ada yang menyampaikan kapolri sudah 5 tahun, 5 tahun, kalau saya harus memilih, kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA, ‘mau enggak pak kapolri jadi menteri kepolisian?’,” ungkap Sigit, dalam rapat, Senin.
Listyo menyampaikan bahwa institusi Polri saat ini sudah tepat berada langsung di bawah Presiden, sehingga dapat menjadi alat negara yang tanggap dan cepat bekerja apabila dibutuhkan Presiden tanpa harus melalui kementerian, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Di satu sisi kami bisa betul-betul berada di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang bisa menimbulkan potensi matahari kembar,” ujar dia.
Meletakkan Polri di bawah kementerian, kata Sigit, sama saja melemahkan institusi kepolisian, negara, dan melemahkan presiden.
“Saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden,” tutur dia.
Dia meminta jajarannya untuk memperjuangkan posisi Polri tetap di bawah Presiden RI.
“Saya minta kepada seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” ujar dia.
Dalam rapat yang sama, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman pun melontarkan cetelukan saat mendengar pernyataan tegas Kapolri tersebut.
“Menyala ini Pak Kapolri,” ujar Habiburokhman.
Sigit melanjutkan, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, hal ini sama dengan melemahkan institusi Polri.
“Saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden,” tutur dia.
Oleh karena itu, ia menyatakan lebih baik dicopot dari jabatan Kapolri daripada Polri di bawah Menteri Kepolisian.
“Apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, saya memilih kapolri saja yang dicopot,” ungkap dia.
Sigit menilai, posisi Polri saat ini sebagai institusi yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden RI sudah ideal. Sigit menyatakan posisi Polri saat ini sudah sesuai dengan amanat undang-undang dan Tap MPR. Menurut dia, penempatan Polri di bawah presiden merupakan mandat reformasi.
Usulan penempatan Polri di bawah kementerian kembali muncul dalam diskusi internal Komisi Percepatan Reformasi Polri. Anggota Komisi Reformasi Polri, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, salah satu hal yang dirundingkan adalah kemungkinan reposisi Polri.
“Ada pikiran-pikiran yang ingin kepolisian itu ada di bawah kementerian, seperti TNI di bawah Kementerian Pertahanan,” kata Yusril pada Rabu, 21 Januari 2026. ****
