Jakarta, EDITOR.ID,- Pasca bergulir unjuk rasa dan kerusuhan di berbagai wilayah pada akhir Agustus 2025 lalu, muncul desakan rakyat bertajuk “17+8 Tuntutan Rakyat.” Aspirasi ini bergulir dan bergaung di media sosial secara luas dan menjadi isu nasional.
Tuntutan tersebut terdiri dari 17 poin tuntutan jangka pendek dan delapan tuntutan jangka panjang yang dilayangkan kepada pemerintahan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
Banyak warga Indonesia menyampaikan 17+8 Tuntutan Rakyat melalui media sosial. Tuntutan ini gaungnya meluas dan diperjuangkan dari mulai rakyat kecil, driver ojol, mahasiswa hingga selebriti papan atas.
Sejumlah pemengaruh yang mengunggah postingan tersebut antara lain Jerome Polin, Andovi da Lopez, JS Khairen, Cania Citta, Fathia Izzati, Salsa Erwina Hutagalung dan Abigail Limuria. Tak terkecuali, influencer-influencer kondang. Ferry Irwandi.
Founder Malaka Project ini melalui Instagramnya @irwandiferry, mengungkapkan bahwa 17+8 Tuntutan Rakyat adalah rangkuman dari berbagai macam tuntutan dan desakan rakyat. Mulai dari Tuntutan Demo Buruh 28 Agustus 2025 hingga desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan di laman Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Tak hanya Ferry, sejumlah influencer lain turut mengunggah 17+8 Tuntutan Rakyat di media sosialnya. Sebut saja Salsa Erwina Hutagalung (diaspora Indonesia di Denmark), Jerome Polin (YouTuber dan influencer), dan Abigail Limuria (aktivis muda dan penulis).
Mereka kompak menyuarakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang tersusun atas 2 bagian. Pertama, 17 tuntutan yang mesti diselesaikan dalam 1 minggu. Kedua, 8 tuntutan yang diberi batas waktu selama setahun untuk dituntaskan.
Dalam tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat sipil, terdapat beberapa poin yang menyangkut ekonomi. Dalam 17 tuntutan jangka pendek, masyarakat menuntut agar pemerintah memastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja dan mengambil langkah darurat untuk mencegah pemutusan hubungan kerja massal.
Selain itu rakyat menuntut dibukanya dialog dengan serikat buruh untuk mencari solusi upah minimum dan outsourcing. Sementara, itu di antara delan tuntutan jangka panjang, terdapat poin tuntutan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
Tuntutan 17+8 muncul di tengah eskalasi demonstrasi massa yang semakin meluas. Gerakan ini diinisiasi oleh para pemengaruh dan pegiat media sosial yang tergabung dalam konsorsium Bijak Memantau, yaitu sebuah platform digital yang bekerja mengawasi kinerja pejabat publik.
Sejarah Lahirnya Tuntutan Rakyat 17+8
Pada akhir Agustus 2025 Indonesia menyaksikan protes besar-besaran (terpusat di Jakarta dan kota-kota lain) terhadap isu-isu seperti rencana kenaikan gaji legislator, meningkatnya biaya hidup dan pemutusan hubungan kerja massal, serta tindakan represif polisi.
Gelombang pertama protes nasional pada 25 Agustus 2025 dimulai terutama sebagai demonstrasi menentang tunjangan “fantastis” yang diterima para anggota parlemen Indonesia. Meski aksi ini tidak memiliki tuntutan yang benar-benar baku, banyak di antara tuntutan para demonstran yang bervariasi tingkat ekstremitasnya.
Di Jakarta, ribuan mahasiswa, pekerja, dan aktivis berkumpul di kompleks MPR/DPR menuntut diakhirinya gaji dan tunjangan berlebihan anggota dewan. Tuntutan utama yang langsung disuarakan adalah pembatalan tunjangan perumahan baru sebesar Rp50 juta (US$3.000) per bulan untuk setiap anggota DPR.
Para demonstran juga menuntut dihapusnya kebijakan yang menguntungkan konglomerat dan militer.
Mereka juga menuntut transparansi penuh atas gaji dan anggaran DPR, serta pembatalan rencana kenaikan gaji. Beberapa tuntutan yang disuarakan termasuk pembubaran parlemen, penangkapan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait penyangkalannya atas tragedi pemerkosaan massal 1998.
Pernyataan pers mahasiswa (dari kelompok Aliansi Rakyat Bergerak) secara eksplisit mengaitkan keluhan tersebut dengan sembilan tuntutan inti, termasuk penghapusan program tunjangan perumahan, pengesahan RUU Perampasan Aset, dan penghentian proyek revisi sejarah pemerintah yang digagas Fadli Zon.
Beberapa tuntutan pinggiran juga populer di media sosial, antara lain pembubaran Kabinet Merah Putih, pembubaran DPR melalui dekret presiden khusus, pengunduran diri Prabowo Subianto sebagai presiden, pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, dan penyelidikan terhadap keluarga Jokowi atas dugaan korupsi.
Gagasan pembubaran total DPR sangat populer di kalangan warganet dan demonstran. Namun, gagasan tersebut menimbulkan keraguan. Sebuah komentar tentang Trias Politica menilai bahwa seruan pembubaran DPR, meskipun radikal sebagai simbol ketidakpuasan, dapat menimbulkan konsekuensi institusional yang berbahaya.
Jika hal tersebut benar-benar dilakukan, fungsi legislatif dapat terhenti, pemerintahan terganggu, dan proses anggaran terhambat, yang berpotensi mengacaukan sistem demokrasi Indonesia secara keseluruhan
Tuntutan ini kemudian dipresentasikan melalui tiga warna yang menjadi identitas gerakan ini, yaitu:
Resistance Blue (Biru Perlawanan)
terinspirasi dari warna utama gambar Peringatan Darurat yang dijadikan ikon perlawanan yang digunakan sejak Unjuk rasa RUU Pilkada 2024.
Brave Pink (Merah Muda Berani)
Terinspirasi dari warna hijab yang dikenakan seorang ibu-ibu yang mengikuti unjuk rasa pada 28 Agustus di Jakarta. Warna merah muda juga melambangkan bentuk kelembutan dan feminisme para ibu dan kaum perempuan.
Hero Green (Hijau Pahlawan)
Terinspirasi dari warna seragam khas para pengemudi ojek daring di Indonesia, menghormati Affan Kurniawan dan Rusdamdiansyah.
Di media sosial, banyak warganet mengganti foto profil mereka dengan kombinasi warna Brave Pink dan Hero Green. Tren ini dikenal dengan sebutan Brave Pink Hero Green.
25 tuntutan tersebut dibagi menjadi 17 tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi pada 5 September 2025 dan delapan tuntutan jangka panjang yang harus dipenuhi pada 31 Agustus 2026.
Tuntutan jangka pendek meminta tindakan segera dari Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, partai politik, kepolisian, angkatan bersenjata, dan kementerian ekonomi, termasuk menarik militer dari peran sipil, mencabut revisi UU TNI 2025 (yang pengesahannya memicu gelombang protes pada Maret 2025), membebaskan pengunjuk rasa yang ditahan, menangguhkan tunjangan DPR, dan memastikan kondisi kerja yang adil.
Tuntutan jangka panjang berfokus pada reformasi struktural yang lebih luas, seperti audit dan reformasi DPR, merevisi undang-undang perpajakan dan anti-korupsi, desentralisasi fungsi kepolisian, menghapus peran militer dari fungsi sipil, dan memperkuat lembaga hak asasi manusia
Lantas, apa saja 17+8 Tuntutan Rakyat itu? Berikut isi lengkap beserta 6 pihak yang dituntut
17+8 Tuntutan Rakyat
Adapun tuntutan 17+8 yang menjadi pangkal kontroversi ini berisi sejumlah poin krusial yang dibagi dalam dua tenggat waktu, yakni satu minggu dan satu tahun.
Tuntutan Dalam 1 Minggu (Deadline 15 September):
1, Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus.
2, Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
3, Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi.
4, Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
5, Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa.
6, Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru.
7, Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
8, Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
9, Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader yang tidak etis.
10, Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
11, Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik.
12, Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
13, Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil.
14, Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja.
15, Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal.
16, Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
17, Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, fasilitas DPR) secara proaktif.
Tuntutan Dalam 1 Tahun (Deadline 8 September 2026):
1, Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran.
2, Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif.
3,Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil.
4, Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, Penguatan Independensi KPK, dan Penguatan UU Tipikor.
5, Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis.
6, TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian.
7, Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen.
8, Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan. (*)
