EDITOR.ID, Jakarta,- Munculnya kasus adanya 87 jemaah umroh yang pulang ke tanah air terpapar virus Covid-19 varian Omicron dari luar negeri membuat Kementerian Agama kini memberlakukan Kebijakan Satu Pintu atau One Gate Policy (OGP) sejak pemberangkatan perdana pada 8 Januari 2022.
Kebijakan ini akan terus dievaluasi sambil melihat kondisi terkini perjalanan Umroh ke Saudi, apakah masih aman bagi warga negara Indonesia yang berangkat ke luar negeri.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) RI Hilman Latief menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap keamanan dan kesehatan jamaah umroh, termasuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan satu pintu atau one-gate policy (OGP).
Keberangkatan jemaah umrah Indonesia sudah berlangsung delapan hari sejak pemberangkatan awal pada 8 Januari 2022. Total ada 1.731 jemaah yang telah berangkat melalui Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede Jakarta dengan menggunakan skema OGP.
Hilman Latief mengatakan skema OGP mewajibkan seluruh jemaah umrah menjalani karantina selama sehari sebelum terbang ke Arab Saudi melalui Bandara Soekarno Hatta.
Setibanya di Asrama Haji Pondok Gede, mereka langsung melakukan screening kesehatan dan kelengkapan dokumen, termasuk pemeriksaan PCR standar dari Kementerian Kesehatan.
Sepekan pemberangkatan umrah, skema OGP ini akan dievaluasi, termasuk dengan mempertimbangkan perkembangan virus Omicron yang di Indonesia dan Arab Saudi.
“Kami akan mengkaji konsep OGP secara menyeluruh dengan melihat perkembangan yang terjadi, di saat virus Omicron makin berkembang di beberapa negara, termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Jadi kita akan melakukan evaluasi komprehensif dalam rangka evaluasi keberangkatan kemarin,” kata Hilman di Jakarta, dikutip dari keterangan resminya, Minggu (17/1/2022).
Ditjen PHU, lanjut Hilman, akan terus memfasilitasi layanan kepada jemaah umrah dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Tetapi, karena penyelenggaraan umrah menggunakan skema Business to Business (B to B) dan dikelola swasta, Hilman mengajak PPIU untuk mempertimbangkan perkembangan kondisi pandemi.
“Namun, selain saat keberangkatan, dalam kondisi pandemi, skema mitigasi kepulangan jemaah juga harus diperhatikan. Ini yang akan kita evaluasi secara menyeluruh bersama kementerian atau lembaga terkait dan juga PPIU,” tekannya.
Hilman menambahkan jemaah umrah yang berangkat perdana pada 8 Januari akan kembali ke Indonesia pada 17 Januari 2022. Ditjen PHU akan melihat kondisi kesehatan jemaah setibanya di tanah air, termasuk dalam konteks perkembangan virus Omicron.
?Kemenag terus berkoordinasi dengan Kementerian terkait. Kami mendorong PPIU untuk lebih cermat dalam mengirim jemaah, jangan terlalu banyak, dan jangan dilakukan secara dadakan. Kami akan segera mengumumkan hasil evaluasi. Sekali lagi bahwa evaluasi ini dilakukan seiring perkembangan Omicron di Indonesia dan Arab Saudi,? tandasnya. (tim)
