EDITOR.ID – Surabaya, Wakil wali kota Surabaya Armuji, memanggil Perusahaan Gas Negara (PGN), pengrajin lontong dan OPD terkait, dalam rangka hearing pasca timbul masalah tingginya nilai tagihan yang melebihi batas kewajaran.
Cak Ji, sapaan akrab Wawali Surabaya, menyebut pemanggilan ini untuk menindaklanjuti kunjungannya di kampung lontong setelah mendapat keluhan para pengrajin. Nilai tagihan yang diterima oleh para pengrajin lontong yang tinggal di Kampung Lontong, Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Surabaya itu sangat beragam mulai dari sebesar 15 juta hingga 21 juta.
“Masuknya jaringan gas bumi PGN di Surabaya spiritnya adalah membantu masyarakat supaya lebih ekonomis, saat itu era Pak Bambang DH,” kata Cak Ji saat hearing di Balai Kota Surabaya, Selasa (4/1).
Armuji meminta PGN agar memberikan kebijakan khusus kepada warga kampung lontong. Bisa berupa penerapan tarif khusus UMKM atau menjadikan kampung lontong binaan PGN sehingga operasional pengrajin bisa tetap berjalan.
“Yang perlu digarisbawahi mereka itu warga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pengrajin kecil jadi kita harap PGN bisa memberikan perhatian khusus,” tegas Wawali Surabaya.
Sementara itu, Area Head Manager PGN Surabaya Arief Nurrachman, mengatakan terkait jaminan bisa dilakukan cicilan sebanyak 6x serta saat ini para pengrajin lontong masih masuk kategori rumah tangga dan diharapkan pindah ke kategori pelaku usaha kecil.
“Saat ini para pengrajin masih masuk kategori rumahan, diharapkan untuk pindah ke kategori pelaku usaha kecil,” kata Arief.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Paguyuban Pengrajin Lontong, Joko Prasektyo menyampaikan keberatan warga terkait dengan jaminan dan penerapan tarif rumah tangga.
“Sejak awal kan tahu bahwa disini pengrajin lontong kok diterapkan kategori rumah tangga, harusnya langsung dipindah ke kategori pelaku usaha mikro tanpa harus migrasi lagi,” ungkap.
Armuji meminta agar PGN Surabaya segera melaporkan ke pusat mengenai kenaikan gas di Surabaya. Ia juga menghimbau agar PGN bisa selaras dengan Pemkot Surabaya untuk upaya pemulihan ekonomi.
