Jakarta, EDITOR.ID,- Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menolak tegas usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia menilai manuver tersebut hanya memicu kegaduhan situasi politik dalam negeri. Dia menilai usulan pemakzulan itu tidak berdasar.
Hal ini ditegaskan Surya Paloh saat dimintai tanggapan soal wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan para purnawirawan TNI belum lama ini.
“Harus (ada) skandal di sana yang tidak bisa terbantahkan, mungkin itulah proses ke arah pemakzulan,” ujar Paloh yang diwawancarai seusai membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Golo Mori Convention Center (GMCC), Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Kamis (8/5/2025).
“Kalau tidak ada hal itu, tidak ada angin tidak ada hujan kemudian kita usulkan pemakzulan, saya bilang usulan pemakzulan tidak membawa kenyamanan, ketenteraman dan kondusifnya situasi politik dalam negeri,” imbuhnya.
Tokoh nasional kelahiran Aceh ini menegaskan apabila usulan pemakzulan tidak memiliki dasar yang jelas, justru hanya menciptakan masalah baru. Padahal Pemilu 2024 baru saja dilaksanakan hingga Gibran terpilih menjadi wapres melalui proses tersebut.
“Kita malah mulai membuat masalah-masalah baru, sekarang pemilu baru selesai,” ujar ayah dari Prananda Paloh itu.
Ia menegaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden sudah selesai dengan Prabowo Subianto dan Gibran sebagai pemenang yang sah.
Menurut Surya Paloh, wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden harus memiliki dasar yang jelas. Pemakzulan Gibran tak boleh hanya berdasarkan hanya karena faktor suka atau tidak suka.
“Saya sudah katakan, harus ada dasar apa pemakzulan itu, bukan hanya faktor suka atau tidak suka. Bukan faktor output kinerja semata-mata,” tegasnya.
“Pikiran-pikiran NasDem seperti ini. Tidak menempatkan faktor suka tidak suka semata-mata tapi bagaimana konstitusi ini kita jaga dan kita rawat bersama,” lanjutnya.
Penegasan menolak pemakzulan diungkapkan kembali oleh Surya Paloh. Sebelumnya bos Media Grup ini menilai usulan atau desakan itu tidak tepat.
“Tapi meresolusi dengan memakzulkan menurut saya sebetulnya, izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya. Kurang tepat,” kata Paloh kepada wartawan selepas Penutupan Program Remaja Bernegara, di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (26/4/2025).
Surya Paloh justru menyayangkan usulan pemakzulan Gibran karena justru keluar dari para purnawirawan TNI.
“Ya sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya kepada para senior,” kata Paloh.
Menurut Paloh, tak ada alasan yang mendasar untuk mencopot Gibran sebagai wapres RI.
Putra sulung Presiden ke-7 RI Jokowi itu juga menang Pilpres sebagai pendamping Presiden Prabowo Subianto.
“Karena tidak ada skandal menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan kan,” kata Paloh
Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat delapan tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini. Salah satunya mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Surat itu ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Surat tersebut tertanda tangan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dengan diketahui Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. (tim)
