EDITOR.ID, Jakarta,- Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas memperoleh penghargaan dari KPK atas keberhasilannya dalam melaksanakan pencegahan korupsi.
Penghargaan ini diserahkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan diterima Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto pada acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang diselenggarakan KPK pada hari ini (26/8/2020) di Jakarta.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengemukakan, SKK Migas konsisten menerapkan praktek pencegahan korupsi. Penghargaan dari KPK, adalah salah satu bukti SKK Migas secara terus menerus melakukan pencegahan korupsi di industri hulu migas.
Penghargaan ini akan semakin menyemangati dan memperkuat komitmen kami untuk terus meningkatkan prakek pencegahan korupsi di hulu migasâ€, Dwi Soetjipto pada acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang diselenggarakan KPK pada hari ini (26/8/2020) di Jakarta.
Dwi menambahkan, SKK Migas menyadari industri hulu migas adalah salah satu sektor yang rawan terjadi praktek korupsi.”
“Industri hulu migas memiliki perputaran bisnis yang mencapai ratusan triliun setiap tahun, baik yang berasal dari investasi, proyek pengadaan barang/jasa dan lainnya,” tuturnya sebagaimana release yang dikirimPlt. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Susana Kurniasih kepada EDITOR.ID di Jakarta.
Maka, lanjut Dwi Soetjipto, penting untuk menjaga proses pengambilan keputusan investasi tidak terganggu oleh faktor non-investasi seperti penyuapan.
Salah satu cara mendorong peningkatan investasi hulu migas adalah dengan menerapkan good corporate governance (GCG) pada level yang tinggi, termasuk didalamnya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Investasi hulu migas memiliki resiko dan teknologi yang tinggi serta persaingan antar negara.
“Korupsi jelas-jelas menjadi biaya tinggi dan meningkatkan ketidakpastian bisnis, sesuatu yang sangat dibenci oleh para investorâ€, ujar Kepala SKK Migas.
“Maka, pencegahan korupsi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kredibilitas hulu migas, persaingan usaha yang sehat, meningkatkan iklim investasi dan menekan biaya cost recovery,” imbuh mantan Dirut PT Semen Indonesia ini.
Ujung-ujungnya adalah penerimaan negara menjadi lebih optimal. Indonesia memiliki 128 cekungan dan baru 20 cekungan yang produksi, dengan tanpa korupsi biaya investasi di Indonesia akan semakin kompetitif dan memiliki kepastian waktuâ€, pungkas Dwi Soetjipto.
Selain dalam rangka menerima penghargaan, pada acara ANPK tersebut, Kepala SKK Migas didapuk menjadi pembicara di acara tersebut dengan topik Praktek Baik Penerapan Manajemen Anti Suap.
