Saat ini, Indonesia masih memiliki cadangan migas yang berpotensi untuk dieksplorasi dan dikembangkan. Untuk bisa mengoptimalkan potensi cadangan migas yang ada, sektor hulu migas Indonesia membutuhkan dukungan investasi berskala besar.
Pemerintah juga berkomitmen mendorong investasi di sektor hulu migas melalui pemberian insentif dan perbaikan skema kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC).
“Tahun ini, investasi di sektor hulu migas ditargetkan mencapai US$15,54 miliar atau naik 26 persen dibanding pencapaian investasi tahun lalu. Jika dibandingkan rencana peningkatan investasi hulu migas global yang naik 6,5% maka menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi Indonesia melampaui rata-rata global,” kata Dwi.
Selain untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi dan produksi migas, kehadiran investor juga dibutuhkan guna mendukung pencapaian target NZE di 2060 melalui penerapan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture Storage/CCS) serta penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture Utilization and Storage/CCUS) di industri hulu migas.
Implementasi teknologi CCS/CCUS bisa dilakukan dengan memanfaatkan cekungan-cekungan hidrokarbon yang sudah tidak lagi memiliki cadangan untuk diproduksikan (depleted reservoir) sebagai fasilitas penyimpanan karbon.
Indonesia sendiri memiliki potensi kapasitas penyimpanan karbon yang terbilang besar. Berdasarkan studi yang dilakukan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki potensi kapasitas penyimpanan karbon sekitar 2 giga ton CO2 pada depleted reservoir migas yang tersebar di beberapa area serta sekitar 10 giga ton CO2 pada saline aquifer di West Java dan South Sumatra Basin.
Selain sebagai fasilitas penyimpanan karbon, depleted reservoir di Indonesia berpotensi untuk digunakan sebagai regional hub bagi negara-negara yang minim atau pun tidak memiliki fasilitas penyimpanan karbon.
“Penggunaan teknologi CCS dan CCUS ini tentunya mensyaratkan investasi hulu migas yang lebih tinggi, sehingga upaya untuk meningkatkan investasi ini sepatutnya menjadi prioritas seluruh pemangku kepentingan,” ujar Dwi. (tim)
