Semarang,EDITOR.ID,- Sebanyak 39 Rancangan Undang-Undang (RUU) kini sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023. Persetujuan dilakukan setelah mendengarkan penjelasan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
” Prolegnas Prioritas 2023 berjumlah sebanyak 39 RUU, terdiri atas 24 RUU diusulkan DPR RI, 12 RUU usulan pemerintah, dan tiga RUU diusulkan DPD RI. Salah satu yang masuk Prolegnas adalah RUU Kesehatan dan RUU Perlindungan PRT,” ungkap Ketua rombongan Anggota Baleg DPR RI Zainudin Maliki dalam kunjungannya ke Gubernur Jateng di komplek Gubernuran, Senin (16/1/2023).
Zainudin yang didampingi beberapa anggota lain menyampaikan, apresiasi kepada Ganjar Pranowo. Ia berharap Ganjar menjadi salah satu ‘endorser’ Prolegnas RUU Prioritas tahun 2023.
“Kami terima kasih, karena Pak Ganjar bisa menerima kami langsung dan ke depan sosialisasi akan berjalan dengan baik,” kata Zainudin.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kesempatan itu, mendorong sosialisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) lebih masif dan memaksimalkan seluruh media.
” Selain itu, konten dari Prolegnas juga harus ditampilkan lebih jelas,” ujarnya seusai menerima Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas tahun 2023, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (16/1/2023).
Turut hadir di acara tersebut, Zainudin Maliki sebagai ketua rombongan kunker Anggota Baleg DPR RI. Diikuti anggota lainnya antara lain Bukhori Yusuf dari F-PKS, Lulu Nur Hamidah dari F-PKB, Endang Maria Astuti dari F-Golkar dan lainnya.
Hadir pula pula perwakilan kelompok masyarakat. Mulai akademisi, bidang kesehatan, tokoh agama hingga kelompok yang mewakili perempuan dan anak.
Sosialisasikan Prolegnas
“Usulan saya yang pertama ada berapa prolegnas terus kemudian kontennya. Jadi masing-masing RUU itu sebenarnya apa yang ada di sana, sehingga masyarakat bisa membahas dan bisa memberikan catatan-catatan penting,” ujarnya.
Mantan anggota DPR RI itu menambahkan, kegiatan seperti ini tidak cukup sekali digelar. Menurutnya harus ada tindak lanjut, khususnya sesuai dengan RUU-RUU yang menjadi prioritas.
“Apakah di daerah ini dibagi ke seluruh hadirin dari kelompok masyarakat, tokoh agama, akademisi semuanya membaca sehingga bisa memberikan feedback yang bagus,” katanya.
Di sisi lain, Ganjar mendorong Baleg DPR RI bisa memaksimalkan multi platform informasi untuk mensosialisasikan. Tentunya harus disertai dengan konten yang lengkap dan tak sekadar gambaran umum. Dengan demikian, semua akan bisa memahami hal tersebut.
