Respon Permintaan Jokowi, Kemenkes Resmi Turunkan Tarif PCR

  • Bagikan
respon permintaan jokowi, kemenkes resmi turunkan tarif pcr
respon permintaan jokowi, kemenkes resmi turunkan tarif pcr

EDITOR.ID – Jakarta, Kementerian Kesehatan menetapkan tarif tertinggi pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Rp 275 ribu untuk Jawa dan Bali, serta Rp 300 ribu untuk luar Jawa-Bali.

Sebagaimana Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan nomor HK 02.92/1/3843/2021, penetapan batas tarif tertinggi tes PCR terbaru ini mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya dalah biaya pengambilan komponen jasa pelayanan, pelayanan SDM, reagen, bahan habis pakai, hingga komponen-komponen biaya lainnya.

“Dari hasil evaluasi kami batasan tarif tertinggi pemeriksaan RT PCR Rp 275 ribu untuk Jawa-Bali dan Rp 300 ribu di luar Jawa-Bali,” kata Dirjen Pelayanan Kesehatan Prof Abdul Kadir, Rabu (27/10/2021).

Sebelumnya diberitakan Presiden Joko Widodo meminta harga PCR diturunkan menjadi Rp 300 ribu menyusul dikeluarkannya aturan baru perjalanan di masa PPKM. Selain itu Jokowi juga memerintahkan masa berlaku tes PCR jadi 3×34 jam untuk perjalanan pesawat.

Permintaan Presiden terkait penurunan harga dan kebijakan masa berlaku syarat PCR untuk perjalanan ini merespons banjir kritik dari aturan terbaru naik pesawat, diantaranya yang disampaikan oleh kelompok relawan Jokowi Mania (JoMan).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Joman mengkritik dan menggugat ke PTUN terkait adanya peraturan tentang keharusan melakukan tes PCR bagi calon penumpang pesawat udara.

“Harga tes PCR yang berkisar Rp. 400 ribu sampai dengan Rp. 1 juta lebih, tentu saja akan membebani masyarakat, Apalagi jangka berlaku hasil tes PCR cuma singkat. Harusnya jika calon penumpang sudah menerima vaksin, maka tidak perlu lagi dilakukan tes PCR dan cukup dengan swab tes yang lebih murah”, kata ketua Joman, Immanuel Ebenezer.

Menurut pria yang akrab dipanggil Noel ini, selain akan bisa menimbulkan keraguan masyarakat tentang pelaksanaan vaksinasi covid-19 yang gencar dilakukan oleh pemerintah, kewajiban melakukan tes PCR bagi calon penumpang yang sudah mendapatkan vaksinasi ini bisa menimbulkan dugaan adanya aroma dan motivasi bisnis yang menguntungkan mafia kesehatan.

Settia
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan