Mulai dari Jasa Konsultan untuk lakukan studi, kajian dan perencanaan serta pengawasan (supervisi), Jasa Kontraktor untuk pelaksanaannya, Jasa Event Organizer (EO) untuk mengarrange program-program pembangunan & promosi kota.
Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga-lembaga Pendidikan serta kelembagaan masyarakat/budaya/keagamaan/adat dan Jasa-jasa lainnya. Begitu juga koordinasi dengan berbagai lembaga politik, bisnis dan kemasyarakatan lainnya.
Pelayanan masyarakat sebagai faktor prioritas
Pemahaman tentang pelayanan Masyarakat oleh birokrasi tidak sekedar bermakna hadirnya secara “direct†atau “virtual†aparat birokrasi dalam urusan yang dialami masyarakat. Lebih dari itu, yg juga dimaksudkan dalam Reformasi Birokrasi adalah, kualitas dalam berbagai perspektif, yang menyertai hadirnya elemen Birokrasi didalam masalah yang dialami oleh masyarakat.
Dimensi kwalitas yg komunikatif harus menyertai pelayanan masyarakat baik berupa informasi, masukan, dan saran, maupun aspek “way out†yang praktis, cepat dan murah.
Salah satu contoh kongkrit yang dialami Petani dibeberapa daerah. Petani dilibatkan dalam program ketahanan pangan yg harus menyiapkan sawah untuk penanaman padi agar produk padinya berkualitas prima dan kuantitas hasil panennya meningkat, tanpa disertai masukan kongkrit tentang jenis bibit yang bermutu atau jenis pupuk yang baik serta metode irigasi yang tepat dan lancar sampai bagaimana proses pasca panen yg perlu dilakukan.
Begitu juga setelah Para Petani panen, tidak ada jaminan gabah yang dihasilkan bisa mendapat prioritas untuk digiling dalam Rice Milling Unit ( RMU ). Karena penggilingan gabah pasca panen menjadi beras disinyalir harus dikerjakan oleh RMU yang pemilik atau pengelolanya didominasi pihak swasta, yang kemudian dengan alasan rendahnya kualitas gabah pemilik RMU menolak untuk menggilingnya. Akibatnya, Para Petani harus menjatuhkan harga/nilai gabah agar bisa diterima untuk digiling, berdasarkan perhitungan business pemilik RMU.
Ujung-ujungnya pendapatan petani rendah dan posisi tawar menawarnya dengan pihak pemilik RMU rendah.
Menurut info yang berkembang, bagi perusahaan pemilik dan pengelola RMU private (swasta) lebih menguntungkan bila mengolah bisnis yang gabahnya dari luar negeri. Maka isu yang berkembang kalau selama ini kita hanya mengimpor beras, faktanya kita sudah mengimpor gabah juga.
Mengatasi hal tersebut diperlukan progam pangan nasional yang komprehensif ditambah sikap kritis dan kreatif. Peran Aparat Birokrasi agar bisa mengantisipasi masalah pangan tersebut juga diperlukan metode berpikir yang komprehensif, kritis, evaluatif dan kreatif.
Sudah waktunya Pemerintah menetapkan program pangan nasional dengan menyertai Petani dalam mengelola sawah secara komprehensif sejak awal hingga akhir. Yakni pemerintah mendampingi petani sejak menyiapkan tanah persawahan, tata kelola irigasi, bibit pilihan, pupuk yang menghasilkan padi produktif, hingga adanya jaminan bahwa proses penggilingan di RMU berlangsung sehat secara bisnis, karena sekaligus melibatkan petani dalam “marketing processâ€.
