Pasalnya, salah satu visi KIB ialah melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi.
“Kemudian disampaikan KIB ini visinya adalah melanjutkan apa yang sudah ditorehkan Pak Jokowi. Tentu komunikasi akhir pada saat pengambilan keputusan (Capres) itu juga akan melibatkan Pak Jokowi,” papar Doli sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia TV beberapa waktu silam.
“KIB ini parpol dalam koalisi pemerintahan, dan salah satu visi KIB ini ingin meneruskan prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan Pak Jokowi. Jadi kita punya kepentingan estafet pemerintahan ini dengan program-program yang selama ini berjalan,” tambah Doli.
Meski demikian, ia enggan disebut sebagai koalisi sekoci untuk Ganjar Pranowo. Selama ini beredar kabar, KIB dibentuk untuk mengusung Ganjar jika PDIP tak mau. Doli mengaku pihaknya adalah partai yang mandiri. Ia pun yakin Jokowi tak akan campur tangan dalam keputusan-keputusan KIB.
“Saya kira Pak Jokowi akan menghormati (keputusan KIB). Yang kedua tentu keputusan yang diambil oleh Golkar tentu sekarang dengan KIB dan karena memang Golkar, PAN, PPP bagian dari koalisi pemerintahan,” tegas Doli.
Golkar Partai Besar Tapi Putusan Capres KIB Tunggu Arahan Jokowi
Sementara itu ditempat terpisah Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai penentuan capres-cawapres di KIB masih harus menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo.
Meski dalam koalisi KIB, Golkar menjadi leadernya, punya suara paling besar di koalisi dan punya posisi strategis untuk bisa menentukan arah dukungan dan kesolidan koalisi.
“Tapi yang menjadi kendala bagi Golkar adalah bagaimana pun ketumnya sudah mengatakan soal pencapresan menunggu restu Pak Jokowi,” ujar Ujang selepas diskusi yang digelar KedaiKOPI bertajuk ‘OTW2024: Pro Kontra Kandidat Capres Keliling’ di Jakarta, Rabu (1/3/2023).
“Memang KIB ini bagi saya analisa saya menegasikan bahwa sangat jelas pemilik KIB itu Pak Jokowi,” imbuhnya.
Menurutnya, Jokowi membentuk KIB untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) di 2024.
Ujang meyakini Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zukifli Hasan atau Zulhas, dan Plt Ketum PPP Mardiono tak akan mengusung capres-cawapres tanpa restu Jokowi.
“Ketua umum partai lain seperti Zulhas, Airlangga tidak akan berani juga mengusung capres-cawapres tanpa restu dan izin Jokowi,” ujarnya.
Hal itu membuat Golkar berada pada situasi dilematis.
“Itu sebenarnya yang menjadi ruwet dan rumit. Di satu sisi, Golkar sebagai partai besar dan menentukan. Di saat yang sama, soal capres-cawapres menunggu arahan Pak Jokowi,” kata dosen Universitas Al Azhar Indonesia itu.
