Oleh sebab itu Sanusi mendesak penyelenggara tes tertulis bisa berlaku adil dan transparan dalam pelaksanaan tes tertulis.
“Kita harus punya empati, kalau kita berlaku dzolim dan berlaku tidak adil maka pertanggungjawabannya berat, kasihan pada calon peserta ujian perangkat desa yang memang bersungguh-sungguh. Mereka berasal dari orang tak berada, orang miskin tapi dia pintar berusaha belajar keras, namun digagalkan tidak lolos karena penguji tidak independen,” tegas Sanusi.
Sanusi berharap calon peserta ujian yang memang berkualifikasi dan berusaha keras, berjuang diberikan kesempatan untuk mengabdi kepada negara melalui profesi perangkat desa. “Jangan lagi ada titip-titipan dari pihak tertentu, apalagi menggunakan uang karena itu sudah masuk ranah pidana korupsi yakni suap,” kata mantan Staf petinggi di Mabes Polri ini. (tim)
