Lalu dalam hal Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemerintah sedang menggodok aturan untuk mengganti IMB dengan standarisasi bangunan. Pola ini meniru risk-based license pada perizinan usaha. Sehingga, pemerintah tinggal menetapkan standar yang harus dipenuhi seseorang atau badan usaha ketika membangun rumah atau gedung. “Nanti di awasi, kalau melanggar, kami robohkan itu,†ujarnya.
Kemudian contoh terakhir yaitu dalam hal pertanahan. Untuk menarik minat investasi di Indonesia, pemerintah bakal membantu para investor hingga ke tahap perizinan dan pengadaan tanah.
Sehingga para investor yang siap berbisnis di Indonesia bisa langsung memulai kegiatan maupun produksi di lahan yang sudah disediakan pemerintah.
Lalu, apa sebenarnya Omnibus Law yang dimaksud Presiden?
Omnibus law dapat dianggap sebagai UU ‘sapu jagat’ yang dapat digunakan untuk mengganti beberapa norma hukum dalam beberapa UU. Mekanisme ini dianggap lebih efektif dan efisien dalam proses pembuatan dan revisi UU.
Praktik omnibus law pernah dilakukan Irlandia untuk melakukan perampingan peraturan perundangan yang dilakukan hanya lewat satu UU omnibus menghapus sekitar 3.225 UU. Capaian Irlandia dianggap sebagai rekor dunia praktik omnibus law.
Kewenangan yang muncul dari UU itu akan relatif aman dari kepentingan politik karena UU Konsolidasi telah menjalani proses legislasi antara lembaga-lembaga terkait, sehingga perpres omnibus pun tidak dapat diselewengkan oleh penguasa.
Dalam konteks hierarki perundang-undangan inilah eksistensi consolidation law diperlukan guna mengisi celah sistematisasi hukum perundang-undangan.
Gagasan merampingkan hukum kemudian dikonkretkan oleh Jokowi. Pemerintah akan mengajak DPR menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. (tim)
