EDITOR.ID ? Surabaya, Relawan pendukung Jokowi yang tergabung dalam Jaringan Organisasi Masyarakat Nusantara (Joman) Jawa Timur mengkritisi kinerja Pemerintahan Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang dinilai lambat dalam penataan birokrasi.
Ketua Joman Jawa Timur, Arief Choirie mengatakan kelambatan dalam penataan birokrasi tersebut terlihat masih banyak Pejabat Pelaksana Tetap (Plt) dan Pejabat Pelaksana Harian (Plh) diberbagai Organisasi Perangkat Daerah maupun Bidang-bidang di OPD.
Kondisi tersebut sangat tidak mendukung percepatan penanganan Covid-19 dan kebangkitan ekonomi di Jatim.
?Baru Gubernur periode kali ini yang penataannya kurang cepat, jelas itu sangat menganggu kinerja, karena lambat dalam menetapkan pejabat tepat diposisi yang sesuai dengan kondisi saat ini, yang sangat membutuhkan gerak cepat dan kebangkitan ekonomi,? ujarnya, di Surabaya, Jumat(30/7/2021).
Ia menilai Gubernur Jawa Timur kurang mampu menggerakkan OPD untuk respect terhadap kondisi dan situasi masyarakat saat ini, sehingga sebagian besar OPD-OPD tidak banyak bergerak membantu kesulitan masyarakat.
?OPD-OPD tidak banyak memberikan program atau respect untuk membantu kesulitan masyarakat, mereka sibuk dengan program sendiri, dan terkesan menikmati Work From Home (WFH), coba bandingkan dengan kinerja OPD di Pemerintah Kabupaten dan Kota,?tegasnya.
Ia meminta Gubernur Khofifah membuat langkah seperti Presiden Jokowi yang tegas terhadap kabinetnya dan tidak banyak melakukan kegiatan seremonial yang cenderung tidak memberikan contoh baik terhadap masyarakat.
?Masyarakat Jawa Timur sudah dalam kondisi sulit, mestinya Gubernur peka dan mengerti terhadap kondisi ini, dan lebih membuat kebijakan penataan internal guna program membantu masyarakat dan tidak banyak melakukan kegiatan ceremonial yang cenderung membuat kerumunan, ?ujarnya.
