Sri Mulyani mengaku telah menyerahkan data-data pendukung dugaan kecurangan di Jiwasraya kepada aparat hukum baik di kepolisian, Kejagung hingga KPK.
“Tadi diminta kita akan bekerjasama. Supaya ini memberikan signal yang jelas dan tegas bahwa pemerintah dan DPR akan bersama-sama untuk tidak melindungi mereka yang melakukan kejahatan korporasi, dan juga untuk memberi kepastian pada para investor kecil,” tegas Sri Mulyani.
Hal ini memantik anggota Komisi VI DPR RI dalam memberikan kritik terhadap kasus yang dialami Asuransi Jiwasraya, utamanya yang mengakibatkan para nasabah yang dirugikan.
Kini, Jiwasraya harus menanggung total hutang hingga mencapai Rp. 49,6 triliun. Utang ini disebut-sebut mengarah pada direksi periode 2013-2018 yang kerap membuat kebijakan serampangan.
“Utang sebesar ini bukan maling, tapi rampok namanya, lebih tinggi karena enggak kecil. Direksi sekarang yang tanggung risiko. Direksi yang lama agar mohon kepada DPR agar ada pencekalan,” kata Rieke Diyah Pitaloka, mantan artis yang pernah berperan sebagai Oneng di serial Bajaj Bajuri tersebut.
Bobroknya Jiwasraya mulai mengarah kepada para direksi lama karena beberapa kebijakan yang diambil sangat merugikan perusahaan.
Beberapa di antaranya memberanikan diri untuk berinvestasi reksa dana dan saham dalam jumlah yang sangat besar dengan pilihan yang berisiko tinggi, yakni dengan porsi mencapai 50%. Hasilnya, ketika jatuh, banyak saham dan reksa dana yang dibeli jatuh dengan nilai Rp 50/saham alias saham gocap.
Padahal model investasi ini dinilai penuh risiko dibanding dengan memilih surat utang negara atau government bond sebagai instrumen investasi yang paling besar.
Anggota Komisi VI DPR RI lainnya, Mukhtaruddin bahkan menilai ada permainan antara tim audit dengan perusahaan yang dibeli sahamnya.
“Sebelum saham dijual, orang harus kontrol untuk diajukan ke bagian audit. Ini kan kerja sama antara audit dan PT yang jual saham. Ada kongkalikong lalu saham dijual. Abis dapat uang dari jual saham, perusahaannya bangkrut. Kebanyakan gitu di kita,” kata politisi Partai Golkar tersebut.
Bukan hanya menyorot kepada direksi lama, OJK juga disebut-sebut tidak bisa dilepaskan dari kasus meruginya Jiwasraya. “Bisnis keuangan kontrol di OJK. Harusnya ketika Jiwasraya kesulitan keuangan, OJK harus tahu dan kontrol pasar saham,” lanjutnya.
“Ke depan ketika dibuat Panja atau Pansus, OJK dibawa ke sini beserta reksa dana itu, jadi pertanggungjawaban Jiwasraya itu. Masyarakat yang berharap banyak dari kalangan bukan orang kaya-kaya. Dia harap asuransi itu agar ketika pensiun itu didapat,” lanjut Mukhtaruddin.
