Saat dikonfirmasi kembali soal tuduhan Haikal bahwa ia sudah dinonaktifkan dari PA 212, Damai menyatakan tak mengerti maksud Haikal Hassan yang menyatakan dirinya sudah dinonaktifkan dari kepengurusan PA 212.
Damai mengatakan selama ini tidak ada pemberitahuan soal penonaktifan dirinya dari PA 212 baik secara lisan maupun tulisan.
“Saya tidak tahu bahkan tidak mengerti maksudnya ‘sudah tidak berkontribusi dalam kepengurusan PA 212’. Tidak pernah (ada pemberitahuan penonaktifan), baik tertulis maupun lisan,” ujar Damai.
Haikal menyatakan selama ini PA 212 selalu menjaga hubungan baik dengan pihak manapun, termasuk dengan Prabowo yang kini telah menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
“PA 212 selalu menghormati dan menjalankan semua keputusan yang diambil oleh para pengurus dan PA 212 tidak pernah menyatakan hal yang demikian,” kata dia.
Lagi pula, kata dia, orang yang berhak menyampaikan aspirasi atas nama PA 212 hanya Ketua Umum dan Juru Bicara yang kini dijabat oleh Haikal sendiri.
Dia pun menyebut jika suatu saat ada lagi yang mengatasnamakan PA 212 untuk membuat pernyataan maka pihaknya tak segan untuk segera mengambil jalur hukum.
“Siapapun berhak bicara di negara kita, tetapi kalau melanggar rambu-rambu organisasi maka akan kami tempuh dengan jalur hukum bahwa tidak boleh mengatasnamakan PA 212 selain yang ditunjuk resmi oleh pengurus,” kata dia.
“Karena itu siapapun jangan pernah mengatasnamakan pengurus dari PA 212 untuk bicara soal 212,” kata dia.
Prabowo sebelumnya memang sempat mengatakan akan menempuh jalan damai dan cool terkait konflik di Natuna tersebut.
“Saya kira ada solusi baik, kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun Cina negara sahabat,” ujar Prabowo usai rapat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
Sikap dan ucapan Prabowo berkebalikan dengan sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Retno telah memanggil Dubes China di Jakarta untuk memberikan nota protes terhadap klaim Natuna.
Retno menyebut kapal-kapal nelayan Cina menerobos Zona Ekseklusif Indonesia (ZEE) yang telah diakui United Nations Convetion on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982.
Sementara itu Jokowi menyebut seluruh pernyataan pejabat pemerintahan yang berkaitan dengan kapal-kapal dan klaim China atas perairan Natuna sudah sangat baik. Jokowi menegaskan tak ada tawar-menawar mengenai kedaulatan dan teritorial negara Indonesia.
“Seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik, bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna ‘Penetapan RPJMN 2020-2024’, di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1/2020). (tim)
