“Jika benar dan sudah terbukti yang bersangkutan melakukan tindakan korupsi, sesuai dengan pakta integritas yang ditandatangani setiap Kepala Daerah dari Partai Golkar, yang bersangkutan akan dinonaktifkan dari Pengurus DPD PG,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily.
Dia mengatakan Golkar masih menunggu penjelasan resmi KPK soal status Supendi. Saat ini, Supendi masih diperiksa secara intensif di gedung KPK.
Berdasarkan laman harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) melalui elhkpn.kpk.go.id, Bupati Indramayu Supendi tercatat memiliki harta kekayaan hingga Rp 8,5 miliar.
Harta yang dilaporkan Supendi pada 30 Maret 2019 itu terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak. Untuk harta tidak bergerak, Supendi tercatat memiliki 15 tanah dan bangunan yang tersebar di Indramayu dan Bandung. Total tanah dan bangunan milik Supendi senilai Rp 8.465.000.000.
Sedangkan untuk harta bergerak, politisi Golkar ini memiliki tiga jenis mobil, yakni Mitsubishi Pajero Sport dan dua Mitsubishi Dump Truck dengan nilai Rp 1,1 miliar.
Harta bergerak lainnya milik Supendi tercatat senilai Rp 682.000.000. Supendi juga tercatat memiliki kas atau setara kas lainnya senilai Rp 164.775.190.
Namun Supendi juga tercatat memiliki utang senilai Rp 1.868.101.595. Jadi total harta kekayaan yang dilaporkan Bupati Indramayu Supendi yakni Rp 8.543.673.595.
Berdasarkan hukum acara yang berlaku, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum perkara dan mereka yang diamankan. (tim)
