Jakarta, EDITOR.ID,- Pemerhati Dapur Makan Bergizi Gratis Dr Audrey G Tangkudung memberikan solusi dan strategi brilian dalam rangka mendukung target percepatan pendirian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Caranya? Simak di artikel ini.
Sebagaimana diketahui Badan Gizi Nasional (BGN) mentargetkan 30 Ribu dapur SPPG hingga akhir tahun 2025. Hal ini untuk melayani 75 Juta penerima manfaat program MBG sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun hingga Oktober 2025 ini baru 12.508 dapur SPPG yang beroperasi. Artinya masih jauh dari rencana target 30 ribu Dapur SPPG.
Lantas bagaimana mengejar beroperasinya 18 ribuan dapur SPPG hingga akhir tahun 2025?
Untuk mengejar target dan mempercepat pendirian Dapur SPPG, Audrey G Tangkudung memberikan tiga solusi.
1. Dapur Tidak Harus Besar
Pertama, dapur itu tidak harus besar. Dapur tidak harus besar seperti sekarang ini 20 x 20 meter persegi. Sehingga proses pengajuan dapur SPPG oleh calon mitra bisa segera diproses.
“Kalau kita mentargetkan 10 ribu dalam waktu dua bulan, pertama-tama dapur itu tidak harus besar. Dapur itu tidak harus besar seperti sekarang ini 20 x 20 meter persegi cukup satu bangunan saja, atau satu ruko saja,” ujar Audrey G Tangkudung dalam wawancara dengan EDITOR TV di Tiktok baru-baru ini.
Jika satu ruko maka Dapur SPPG yang diajukan calon mitra bisa cepat terbangun dan bisa segera diverifikasi.
Jumlah porsi makanan yang dikelola oleh setiap SPPG atau dapur makan bergizi gratis (MBG) jangan dipaksa harus 3.000 sampe 4.000 porsi per hari. Tapi batasi dulu mulai dari 1,500 sampai 2.000 porsi dulu.
“Pada awalnya Dapur SPPG melayani 1.000 penerima manfaat dulu. Jika jumlahnya diawali dari 1.000 porsi dulu maka Dapur SPPG bisa dikelola dengan satu unit ruko. Dan nanti dia akan ditingkatkan setiap bulan bisa naik 500 porsi. Kemudian naik 1,000 dan seterusnya,” papar Wakil Rektor Institut Bisnis Multi Media (IBM) ASMI ini.
“Menurut saya pendirian dapur MBG yang baru, masaknya jangan langsung 3.000 porsi tapi secara bertahap, 2.000 porsi dulu misalnya. Sehingga sajian MBG maksimal dua ribu porsi makanan per hari,” tambahnya.
Selain secara luas dapur mencukupi, jumlah porsi yang dilakukan secara bertahap, menurut Audrey, penting untuk menjaga kualitas sajian MBG. Pembatasan tersebut juga akan mempermudah sekolah dan pemerintah mengawasi pelaksanaan MBG.
“Pembatasan ini penting agar kualitas, kesegaran, dan pengawasan makanan lebih mudah terjaga serta beban kerja penyedia lebih seimbang,” ujar Audrey.
2. BGN Talangi Dana Pembelian Alat Dapur
Langkah kedua, tentunya karena BGN ini diberikan dana yang sangat besar dan cukup tidak ada salahnya kalau dapur-dapur yang benar-benar sudah siap, BGN memberikan dulu dana talangan untuk membeli ompreng, membeli peralatan lainnya. Misalnya bisa Rp 100 juta untuk satu dapur.
“Untuk 10 ribu dapur SPPG, BGN cuma mengeluarkan uang Rp 1 triliun. Asal dapur-dapur ini sudah disurvei oleh BGN dan mereka layak,” kata Audrey.
“Saya juga dengan Rp 1triliun untuk membeli ompreng dan peralatan lainnya, dapur bisa segera beroperasi untuk 1,000 porsi, Nah ini akan cepat sekali terbangun di seluruh Indonesia,” imbuhnya.
Kalau saat ini menurut Audrey sulitnya harus dua ruko dengan luas 20 x 20 meter persegi. “Nah ini sangat sulit. Jadi untuk mempercepat seperti itu,” katanya.
3. Tiap Propinsi Punya Tim Khusus
Langkah ketiga BGN sendiri harus punya tim khusus yang bekerja membantu dan memverifikasi paling tidak di setiap propinsi. “Di setiap propinsi itu harus ada orang yang khusus,” ujarnya.
“Paling tidak 250 dapur bisa terbangun dalam waktu 2 bulan. Sehingga di 40 propinsi atau di beberapa propinsi ini bisa dalam waktu dekat bisa mencapai 10 ribu dalam waktu dua bulan,” tambahnya.
“Seperti target yang diperintahkan Presiden Prabowo,” katanya.
Selain itu saran Audrey jangan mempersulit pengajuan dapur SPPG oleh calon mitra dengan persyaratan yang sulit dan tak masuk akal.
“Jangan mempersulit pengajuan Dapur SPPG oleh calon mitra, jika mereka memang telah memenuhi persyaratan teknis dan permodalan dan sudah siap jalan, segera berikan kesempatan untuk bekerja,” ujar Audrey
Presiden Prabowo: Dapur SPPG Telah Jangkau 36,7 Juta Penerima Manfaat
Sebagaimana diketahui Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) telah menjadi penggerak ekonomi rakyat yang nyata di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.
Program yang berjalan selama kurang dari satu tahun ini tidak hanya memastikan asupan gizi bagi puluhan juta anak dan ibu, tetapi juga melibatkan sekitar 18.895 pelaku usaha kecil dan koperasi di seluruh Indonesia.
Prabowo menyampaikan capaian pelaksanaan MBG yang kini telah menjangkau lebih dari 36,7 juta penerima manfaat. Jumlah itu setara dengan sekitar enam kali populasi Singapura.
Puluhan juta penerima manfaat itu dilayani oleh sekitar 12.508 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang memperkerjakan jutaan warga.
Kepala Negara menjelaskan pelaksanaan MBG telah menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian desa. Setiap dapur yang beroperasi menyerap tenaga kerja dan pemasok bahan pangan dari UMKM setempat.
Prabowo meyakini, MBG akan menyerap 1,5 juta pekerja dengan asumsi satu SPPG akan membutuhkan 50 pekerja. Tak hanya itu, setiap dapur MBG akan menggandeng sekitar 15 supplier dengan masing-masing memperkerjakan setidaknya lima hingga 10 orang.
Selain membuka lapangan kerja, Prabowo menegaskan bahwa ekosistem MBG juga telah menjadi wadah pemberdayaan ekonomi lokal dengan melibatkan hampir 19.000 pelaku usaha dan koperasi desa.***
